FOKUS: Meretas Sejarah dengan Gebrakan Satu Harga Bensin di Papua

Ilustrasi (Foto: Dok Reuters)

Ilustrasi (Foto: Dok Reuters)

KUNJUNGAN Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) pada 17-18 Oktober kemarin, melambungkan harapan masyarakat Papua dan Papua Barat. Harapan bahwa rakyat di Bumi Cendrawasih bisa menikmati listrik dan terutama harga Bahan Bakar Minyak (BBM) yang sama dengan masyarakat di Indonesia Tengah dan Barat.

Presiden Jokowi dalam kunjungannya ke Papua, selain menggencarkan proyek kelistrikan yang tugasnya diembankan ke Perusahaan Listrik Negara (PLN), juga ingin meretas sejarah sepanjang 71 tahun Indonesia merdeka soal harga bensin.

Pasalnya selama ini, harga bensin jenis premium saja, masyarakat Papua harus merogok kocek berkali-kali lipat lebih dalam dari masyarakat Indonesia di pulau-pulau lainnya. Belum lagi kondisi masyarakat di Papua yang sebagian besar masih terbelakang dalam sektor ekonomi.

Memang, tingginya harga bensin di Papua dan Papua Barat tidak lepas dari faktor transportasi. Pengangkutan ke daerah-daerah pedalaman jadi terdongkrak karena harus melalui jalur udara.

Bayangkan, harga bensin (premium) di Papua, terutama di Puncak Jaya dan daerah-daerah pedalaman lainnya, bisa mencapai Rp50-100 ribu per liternya! Sementara di Pulau Jawa, harga bensin dinaikkan pemerintah sedikit saja sudah teriaknya hingga berbusa.

(Baca: Jokowi Keluhkan Harga BBM di Papua Rp100 Ribu/Liter)

“Harganya (premium) seperti yang sekarang, contoh Rp6.450 per liter. Sedangkan sudah berpuluh-puluh tahun di Papua harganya dari Rp50 ribu per liter. Ada yang Rp60 ribu per liter, sampai Rp100 ribu per liter. Bayangkan," cetus Presiden Jokowi.

Tentu jika nantinya harga bensin (premium) di Papua bisa setara dengan di Jakarta dan daerah-daerah lain yang Rp6.540 per liter, tentu ini akan jadi sejarah baru bagi Papua dan Indonesia. Pasalnya selama ini belum pernah ada presiden-presiden yang memikirkan seberapa mahalnya masyarakat Papua demi bisa menikmati BBM.

Namun gebrakan ini bukan tanpa halangan. Seperti halnya Presiden Jokowi yang minta pada PLN agar Papua dan Papua Barat bisa terang benderang pada 2019. Bukan pada 2020 seperti kesanggupan PLN.

Presiden Jokowi minta Direktur Utama (Dirut) PLN Sofyan Basir untuk tidak mengundur-undur waktu, terlebih setelah diresmikannya enam proyek kelistrikan. Begitupun dengan Pertamina.

Mantan Wali Kota Solo dan Gubernur DKI Jakarta itu, minta pada Pertamina, entah bagaimana caranya, untuk bisa mewujudkan satu harga bensin di Papua. Meskipun sebelumnya, Dirut Pertamina Dwi Soetjipto sudah berkoar-koar, bahwa Pertamina bisa rugi hingga Rp800 miliar jika diterapkan kebijakan satu harga bensin.

(Baca juga: Rugi Rp800 M Terapkan BBM Satu Harga, Jokowi: Itu Urusan Pertamina)

“Ini bukan masalah untung dan rugi. Ini masalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Jumlah Rp800 miliar itu terserah dicarikan subsidi silang dari mana, itu urusan Pertamina. Tapi yang saya mau, ada keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Sehingga harganya sekarang di seluruh kabupaten yaitu Rp6.450 per liter untuk premium,” sambung Jokowi.

Wujud awal keinginan Presiden Jokowi melancarkan gebrakan itu adalah dengan pembelian pesawat pengangkut BBM Air Tractor AT-802. Pesawat itu bahkan sudah diujicobakan untuk bisa mendarat di Bandara Nop Goliat Dekai, Kabupaten Yahukimo yang juga baru diresmikan presiden.

Pesawat yang dioperasikan Pelita Air Service dan bisa mengangkut empat ribu liter BBM itu sudah tersedia dua unit dan masih pemerintah masih akan memesan tiga lagi, di mana nantinya pesawat itu juga akan digunakan untuk mengangkut BBM ke pedalaman Kalimantan, Papua Barat dan Maluku.

Selain pengadan pesawat, dikembangkan pula lembaga penyalur baru atau APMS (Agen Penyalur Minyak dan Solar). APMS tersebut disebar di delapan kabupaten, yakni tujuh kabupaten di Provinsi Papua dan satu kabupaten di Papua Barat yang sudah berjalan sejak Agustus hingga Oktober lalu.

APMS juga nantinya diharapkan bisa jadi “pengawal” selain dari pihak kepolisian, terkait adanya usaha kecurangan penjualan bensin.

“Saya juga titip, harga di APMS (Agen Penyalur Minyak dan Solar) saya harapkan juga sama ketika sampai di masyarakat. Jangan sampai nanti dibeli segelintir orang untuk dijual lagi dengan harga yang berbeda. Itu yang saya tidak mau. Harganya harus harga di masyarakat, jadi cara penyalurannya harus benar," tandasnya.

(raw)
breaking news x