"Ditumbuhi" Bangunan Permanen, Sejumlah Sungai di Pangandaran Terancam Tercemar

Bangunan di bantaran sungai. (Syamsul M/Okezone)

Bangunan di bantaran sungai. (Syamsul M/Okezone)

PANGANDARAN – Sejumlah jalur sungai yang berada di Kabupaten Pangandaran terancam tercemar. Hal tersebut lantaran di beberapa lokasi daerah aliran sungai (DAS) banyak berdiri bangunan permanen.

Terlebih lagi, faktor ketidak tahuan dan lemahnya pemahaman masyarakat tentang larangan mendirikan bangunan permanen dilokasi DAS memicu ancaman tersebut.

Salah satu warga Desa Batukaras, Kecamatan Cijulang bernama Warman mengungkapkan, dampak dari banyaknya pembangunan permanen yang berdiri diatas DAS saat ini mulai terasa, salah satunya terjadi penyempitan jalur sungai.

“Selain penyempitan sungai juga mempercepat penurunan kualitas lingkungan seperti pencemaran air dan ancaman banjir karena air mudah meluap saat musim hujan,” kata Warman, Rabu (19/10/2016).

Dikatakan Warman, dibeberapa tempat seperti didepan kantor Desa Margacinta, Blok Sandaan, lokasi wisata Green Canyon, Desa Batukaras, Kecamatan Cijulang di tepian sungai tersebut banyak bangunan yang dijadikan tempat usaha dan tempat tinggal.

“Kami harap pemerintah daerah melakukan tindakan dan upaya pencegahan agar dikemudian hari tidak lagi terjadi bangunan yang berdiri diatas DAS,” imbuhnya.

Sementara Kepala Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup (BPLH) Kabupaten Pangandaran, Suryadarma mengatakan berdasarkan peraturan, bangunan yang berdiri di daerah lokasi jalur aliran sungai minimal berjarak 10 meter. Merujuk pada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 38 tahun 2011 tentang Sungai dan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 28/Prt/M/2015 ditetapkan garis sempadan sungai dan garis sempadan danau sungai tidak bertanggul di dalam kawasan perkotaan paling sedikit berjarak 10 meter.

Oleh karena itu, Surya berharap, masyarakat mematuhi aturan yang berlaku karena jika dilanggar akan berdampak pada buruknya kualitas lingkungan dan terjadi ancaman bencana.

“Status bantaran sungai merupakan tanah negara yang tidak bisa diterbitkan letter C apalagi sertifikat, untuk itu masyarakat agar menyadari dan tidak melanggar peraturan,” pungkasnya Suryadarma. (sym)

(fds)
breaking news x