DPR Minta KPK Serius Berantas Pungli di Pelabuhan Tanjung Priok

JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah menemukan adanya praktik pungutan liar (pungli) dalam skala masif di Kantor Bea dan Cukai Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara. Temuan itu merupakan hasil kajian lembaga antirasuah di bidang importasi di Tanjung Priok.

Temuan KPK terkait maraknya praktik pungli di Pelabuhan Tanjung Priok itu ditanggapi positif anggota Komisi XI DPR, Bertu Merlas. Bertu menilai, temuan tersebut merupakan terobosan positif dan sesuai dengan target pemerintah yang ingin menegakan Paket Kebijakan Reformasi Hukum sehingga harus diusut tuntas sampai ke akarnya.

"Untuk kasus Bea dan Cukai di Tanjung Priok, saya ingin diusut sampai tuntas. Bukan hanya sekedar petugas lapangannya saja namun sampai ketingkat yang lebih tinggi bila perlu ke Dirjennya," kata Bertu Merlas, Rabu 19 Oktober 2016.

Politikus Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu menambahkan, penyebab banyaknya praktik pungli yang terjadi di Bea dan Cukai Pelabuhan Tanjung Priok karena Standar Operasional Prosedur (SOP) yang tidak memberikan kepastian dalam pengurusan surat izin.

Hal itu juga kerap mendapatkan peringatan dari Ombudsman karena sering terjadinya mal-administrasi dalam mengurus surat izin re-ekspor.

"Pembenahan tahapan birokrasi dalam Bea Cukai harus dipangkas, karena pengurusan izin reekspor tidak jelas waktunya diterima atau ditolak. Misalkan berapa lama harinya untuk menentukan diterima atau ditolak," paparnya.

Bertu juga meminta KPK dan aparat penegak hukum lainnya terus mengusut kasus ini hingga tuntas, sebab Pelabuhan Tanjung Priok merupakan gerbang utama yang vital di sektor perdagangan nasional.

"Perlu pengawasan yang lebih efektif di Bea dan Cukai terkait ekspor impor, sebab pungli bisa dilakukan dimana-mana, mulai pengurusan kecepatan dokumen sampai menentukan nilai bea masuk atau keluar," jelas Bertu.

Sebelumnya, Wakil Ketua KPK Alexander Marwata mengatakan dalam kajian lembaga anti rasuah tersebut menyimpulkan masih banyaknya pungli di Kantor Bea dan Cukai Tanjung Priok. Bahkan banyak oknum yang melindungi pengusaha-pengusaha yang mengirimkan barangnya keluar negeri.

"Kita sudah kaji banyak hal yang ditemui di lapangan kita kaji di Tanjung Priok banyak sekali pungli. Ada juga oknum Bea Cukai maupun dari aparat penegak hukum yang melindungi importir," kata Alex. (sym)

(fds)
  • techno user badr
    badr • 2bulan lalu
    Parkir di SOLO g pernah dapat karcis..kecuali di mall..bayarnya mahal 1500 mpe 2000..itu pungli bukan anak2???kalau boz jokowi mau cek nyamar yaaa..
    Beri Tanggapan
breaking news x