OPINI: Hari Antikorupsi dan Etos Pengembalian Aset Korupsi

Ilustrasi. (dok.Okezone)

Ilustrasi. (dok.Okezone)

Salah satu momentum penting yang perlu mendapat perhatian adalah perinngatan Hari Anti Korupsi yang jatuh pada tanggal 9 Desember. Hari Anti Korupsi Sedunia dirayakan tiap tahun sejak PBB mengeluarkan United Nations Convention Against Corruption (UNAC) pada 31 Oktober 2003.

Tujuan peringatan Hari Anti Korupsi sama dengan maksud dikeluarkannya konvensi ini yakni untuk mempromosikan strategi pemberantasan korupsi yang lebih efisien dan efektif, memfasilitasi kerjasama internasional dan bantuan teknis dalam pencegahan dan pemberantasan korupsi, serta meningkatkan integritas, akuntabilitas, dan manajemen urusan publik yang baik.

Salah satu pembahasan penting yang diatur dalam UNCAC 2003 ini adalah mengenai hal pengembalian aset (asset recovery). Ruang gerak koruptor untuk bersembunyi dan melarikan hasil kejahatannya ke sejumlah negara kian sempit. Dengan disahkannya Konvensi PBB ini korupsi diakui sebagai kejahatan global dan akan ditangani dengan semangat kebersamaan. Pada hakikatnya, pengembalian aset tidak hanya merupakan proses, tetapi juga merupakan penegakan hukum melalui serangkaian mekanisme hukum tertentu.

Menurut UNCAC sendiri, pengembalian aset hasil korupsi sendiri terbagi dalam empat tahap, yaitu tahap pelacakan aset, tahap tindakan pencegahan untuk menghentikan perpindahan aset-aset melalui mekanisme pembekuan dan penyitaan, tahap penyitaan, dan tahap penyerahan aset dari negara penerima kepada negara korban tempat aset diperoleh secara tidak sah.

Dalam strategi pemberantasan korupsi, upaya pemidaan bukan merupakan satu-satunya jalan efektif, tetapi perlu disusun strategi yang lebih progresif. Pidana penjara yang merupakan jenis pidana pokok yang paling popular diantara pidana pokok lainnya (berdasarkan Pasal 10 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) memang dapat memberi pembalasan kepada para terpidana atas tindak pidana korupsi yang terbukti dilakukannya.

Akan tetapi, pidana penjara tidak selalu menyelesaikan masalah, malah dapat menimbulkan masalah seperti over capacity, ketidakjeraan koruptor, dan kerugian negara tidak kunjung terselesaikan. Konsep tujuan pemidanaan yang berkembang selama ini dianggap memiliki berbagai kelemahan terutama karena dianggap sama sekali tidak memberikan keuntungan apapun bagi korban dan masyarakat.

Pengembalian aset hasil tindak pidana korupsi telah menempati posisi penting dalam pemberantasan tindak pidana korupsi. Artinya, keberhasilan pemberantasan tindak pidana korupsi tidak hanya diukur bedasarkan keberhasilan memidana pelaku tindak pidana korupsi, namun juga ditentukan oleh tingkat keberhasilan mengembalikan aset negara yang telah dikorupsi.

Tindakan pengembalian aset hasil tindak pidana korupsi sebagai upaya meminimalisasi kerugian negara yang disebabkan oleh tindak pidana korupsi merupakan upaya yang tidak kalah penting dibanding pemberantasan tindak pidana korupsi dengan vonis seberat-beratnya bagi pelaku. Langkah untuk meminimalkan kerugian negara tersebut di samping harus dilakukan sejak awal penanganan perkara juga mutlak dilakukan melalui kerjasama dengan berbagai lembaga negara.

Tahap Perampasan Aset

Dalam rangkaian pengembalian aset hasil korupsi, maka dapat ditempuh beberapa tahapan. Pertama, tahap pelacakan aset. Tahap ini merupakan tahap dimana dikumpulkannya informasi mengenai aset yang dikorupsi dan alat-alat bukti. Untuk menjaga lingkup dan arah tujuan investigasi menjadi fokus, menurut John Conyngham, otoritas yang melakukan investigasi atau melacak aset-aset tersebut bermitra dengan firma-firma hukum dan firma akuntansi. Untuk kepentingan investigasi dirumuskan praduga bahwa pelaku tindak pidana akan menggunakan dana-dana yang diperoleh secara tidak sah untuk kepentingan pribadi dan keluarganya.

Kedua, tahap pembekuan atau perampasan aset. Kesuksesan investigasi dalam melacak aset-aset yang diperoleh secara tidak sah memungkinkan pelaksanaan tahap pengembalian aset berikutnya, yaitu pembekuan atau perampasan aset.

Menurut United Nation Convention Against Corruption (UNCAC) 2003, pembekuan atau perampasan berarti larangan sentara untuk mentransfer, mengkonversi, mendisposisi atau memindahkan kekayaan atau untuk sementara dianggap sebagai ditaruh di bawah perwalian atau di bawah pengawasan berdasarkan perintah pengadilan atau badan yang berwenang lainnya.

Mengingat tindak pidana korupsi merupakan salah satu kejahatan transnasional atau tidak jarang terjadi melibatkan atau antara negara lain karena aset hasil korupsi disimpan di negara lain, maka kerjasama antar negara dalam proses perampasan aset sangat perlu diperhatikan. Jika aset-aset yang dikorupsi berada di luar yurisdiksi negara korban maka pelaksanaan perintah pembekuan dan perampasan hanya dapat dilakukan melalui otoritas yang berkompeten dari negara penerima.

Tahap ketiga adalah tahap penyitaan aset-aset. Penyitaan merupakan perintah pengadilan atau badan yang berwenang untuk mencabut hak-hak pelaku tindak pidana korupsi atas aset-aset hasil tindak pidana korupsi. Biasanya perintah penyitaan dikeluarkan oleh pengadilan atau badan yang berwenang dari negara penerima setelah ada putusan pengadilan yang menjatuhkan pidana pada pelaku tindak pidana. Penyitaan dapat dilakukan tanpa adanya putusan pengadilan dalam hal pelaku tindak pidana telah meninggal atau menghilang atau tidak ada kemungkinan bagi jaksa selaku penuntut umum melakukan penuntutan.

Tahap keempat dari rangkaian pengembalian aset hasil tindak pidana korupsi adalah penyerahan aset-aset hasil tindak pidana korupsi kepada korban atau negara korban. Agar dapat melakukan pengembalian aset-aset, baik negara penerima maupun negara korban perlu melakukan tindakan legislatif dan tindakan lainnya menurut prinsip-prinsip hukum nasional masing-masing negara sehingga badan yang berwenang dapat melakukan pengembalian aset-aset tersebut. Kebanyakan negara tidak mengatur secara khusus ketentuan pembagian aset-aset yang dibekukan dan disita, sehingga pada umumnya masalah pembagian aset-aset yang diatur dalam perjanjian bantuan hukum timbal balik antara negara korban dengan negara penerima.

Namun tahapan-tahapan pengembalian aset tidak akan efektif jika keseriusan dalam pemberantasan tindak pidana korupsi tidak dapat karena pola pikir masyarakat dan aparat penegak hukum hanya terpaku pada balas dendam semata kepada pelaku tindak pidana korupsi. Masyarakat dan aparat penegak hukum harus menanamkan pola pikir maju dengan tidak berhenti pada pembalasan atas tindak pidana, tetapi juga bagaimana tindakan selanjutnya untuk mengamankan aset negara yang dikorupsi serta memulihkan kerusakan dan kerugian akibat tindak pidana. Edukasi mengenai pentingnya pengembalian aset negara harus ditanamkan kepada masyarakat Indonesia, sehingga tertanam suatu kesadaran baru betapa pentingnya penegakan hukum atas pengembalian aset hasil tindak pidana korupsi.

Program pengembalian aset hasil tindak pidana korupsi tidak dapat begitu saja dirampas dan dikembalikan ke negara tanpa dilakukan proses yang pantas dan tepat. Artinya, pemberantasan korupsi tidak hanya dapat difokuskan pada pemidanaan tetapi juga pengembalian aset negara. Cara itu tentu harus dilakukan sesuai dengan prosedur hukum. Semoga etos pengembalian aset dapat ditingkatkan seiring dengan semangat Hari Anti Korupsi Dunia. **


Oleh: Dave Akbarshah Fikarno Laksono
Anggota DPR RI Fraksi Partai Golkar

(mbs)
Live Streaming
Logo
breaking news x