Kritik Pemutusan Hubungan Indonesia-Australia, Anggota DPR Enggak Paham Permasalahan

Ilustrasi (Okezone)

Ilustrasi (Okezone)

JAKARTA - Eks Kepala Badan Intelijen Strategis (Kabais)‎ TNI, Soleman Ponto mengatakan bahwa anggota DPR yang mengkritik TNI terkait pemutusan hubungan sementara dengan Australia tidak paham permasalahan sebenarnya.

‎"Nah, mereka parlemen sendiri kan gatau permasalahannya kan. Itu kan hanya personalize, ya kalau DPR ingin tampil, ya bilang itu ga bener," ujar Ponto saat dikonfirmasi Okezone, Minggu, 8 Januari 2017, malam.

Selain itu, Ponto juga menegaskan bahwa TNI mempunyai wewenang penuh dalam persoalan dugaan pelecehan simbol negara Indonesia di negara Australia.

"Karena memang engga ada aturan kan boleh atau tidak iya kan. Tapi ini kan wewenang Panglima TNI, kenapa DPR harus pusing sih," tegasnya.

Padahal, kata Ponto, TNI pasti sudah mempertimbangkan dengan matang pengambilan keputusan tersebut. Pasalnya, ada hal lain selain itu yang memang dianggap telah berlebihan dalam konsep kedaulatan suatu negara

"Lah iya (kenapa harus ikut campur) DPR, wong itu (kewenangan) militer kok," tutupnya.

Sebelumnya Anggota Komisi I DPR dari Fraksi PDIP, Charles Honoris menilai keputusan TNI melakukan pemutusan kerja sama militer dengan Australia dapat mengganggu hubungan baik antara kedua negara.

"Pemerintah tidak boleh emosional dan harus kedepankan rasionalitas. Jangan sampai isu ini dibesar-besarkan oleh pihak tertentu yang sekadar ingin mencari perhatian publik," ujarnya.

Charles menjelaskan Australia adalah mitra strategis bagi Indonesia, khususnya dalam bidang perdagangan dan pemberantasan terorisme.

Oleh karena itu, ia berpandangan, jangan sampai kasus ini membuat hubungan Indonesia-Australia menjadi terganggu dan kedua negara sama-sama dirugikan.

"Agak lucu kalau kelakuan oknum serdadu dijadikan alasan untuk memutuskan kerja sama pertahanan," ucap Charles.

(fzy)
Live Streaming
Logo
breaking news x