Image

Wacana Presidential Threshold Bentuk Diskriminasi pada Parpol Baru

Ilustrasi

Ilustrasi

JAKARTA - Rencana pemerintah untuk melakukan revisi Undang-undang pemilihan umum (pemilu) dan salah satu poinnya memberlakukan ambang batas (presidential threshold) untuk pengajuan calon Presiden dan Wakil Presiden. Usulan tersebut dinilai sangat diskriminatif untuk partai politik (parpol) baru.

"Artinya diskriminatif, karena pada dasarnya partai baru punya hak yang sama dengan partai yang lain," kata pengamat hukum tata negara Asep Warlan saat berbincang dengan Okezone, Selasa (10/1/2017).

Asep menambahkan, alasan melarang partai baru bisa mengusung capres dan cawapres merupakan tindakan yang tidak adil. Sehingga, Asep meminta kepada parpol lama untuk saling menghormati satu sama lainnya.

"Begini, jika ada yang bilang tak bisa dong partai baru tiba-tiba ajukan capres dan cawapres. Kalau begitu kenapa ikut pemilu boleh tapi pilpres tidak boleh," tegasnya.

Oleh sebab itu, Asep menegaskan bahwa di mata hukum dan konstitusi seluruh parpol maupun lama dan baru memiliki hak yang sama. "Prinsip dasarnya perlakuan yang sama pada partai baru dan kepesertaannya dalam pemilu," tutupnya. (aky)

(fzy)
Live Streaming
Logo
breaking news x