Pembahasan RUU Pemilu Bernuansa Oligarki

Foto: Ilustrasi

Foto: Ilustrasi

JAKARTA - Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) tengah membahas RUU Pemilu. Namun, ada dua pasal krusial dalam RUU Pemilu, yakni Pasal 190 yang mengatur jumlah ambang batas (presidential threshold) dan Pasal 192 soal partai politik baru yang belum ikut pemilu namun ingin usung calon presiden dan wakil presiden mesti gabung ke partai politik lama.

Pembahasan dua pasal krusial itu dinilai bernuansa oligarki. "⁠⁠⁠Saya rasa ada upaya oligarki dari penguasa parpol yang status quo ya dalam dua pasal tersebut," ungkap Presidium Persatuan Pergerakan Andrianto kepada Okezone, Rabu (11/1/2017).

Menurut Andrianto, putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PUU-XI/2013 menyatakan pemilu DPR, DPD, dan DPRD, serta pemilu presiden dan wakil presiden pada 2019 digelar serentak sudah sangat jelas. Bahwa atas putusan tersebut, semua partai politik peserta Pemilu 2019 berhak mencalonkan presiden dan wakil presiden.

"Soal RUU pemilu seharusnya DPR fokus pada hal subtantif perbaiki kualitas penyelenggara pemilunya. Bukan siapa yang berhak mencalonkan presiden," tukasnya.

Karena itu, kata dia, semua partai politik yang disahkan sebagai peserta pemilu berhak mencalonkan presidennya. "Biarlah rakyat yang putuskan pilihannya. Rakyat kita cukup cerdas untuk menilai parpol-parpol status quo ini," katanya.

(Ari)
  • techno user Muhammad
    Muhammad • 2 minggu lalu
    KINI SEMUA ASET TERMASUK BUMN DAN PULAU PULAU TERANG TERANGAN AKAN DI SERAHKAN KE ASING
    Beri Tanggapan
  • techno user Muhammad
    Muhammad • 2 minggu lalu
    MAKLUM JAMAN SUDAH RUSAK,PENGUASA SAJA SUDAH DI KUASAI ORANG ORANG YG TAK JELAS ORIENTASINYA HANYA BESAR BESARKAN UTANG ASING,TAK MELIHAT SEJARAH LALU AKAN BERAKIBAT KRISMON YG LEBIH PARAH
    Beri Tanggapan
Live Streaming
Logo
breaking news x