PERISKOP 2017: Menakar Peran Indonesia sebagai Anggota Dewan Keamanan PBB

Suasana sidang Dewan Keamanan PBB. (Foto: Center for UN Reform)

Suasana sidang Dewan Keamanan PBB. (Foto: Center for UN Reform)

SEJAK 2009, Indonesia gencar melancarkan lobi-lobi diplomasi untuk mencalonkan diri sebagai anggota tidak tetap Dewan Keamanan Persatuan Bangsa-Bangsa (DK PBB). Kini, target tersebut menjadi fokus diplomasi luar negeri RI pada 2017.

Dalam pernyataan pers tahunannya, Selasa 10 Januari, Menteri Luar Negeri Retno LP Marsudi menegaskan, salah satu dari 14 fokus diplomasi luar negeri RI pada 2017 adalah mengoptimalkan dukungan bagi pencalonan Indonesia sebagai anggota tidak tetap DK PBB demi berkontribusi nyata bagi perdamaian global, sesuai amanat konstitusi.

"Indonesia akan sangat menghargai dukungan negara-negara sahabat untuk pencalonan Indonesia sebagai anggota tidak tetap DK PBB 2019-2020," ujar Retno di hadapan para duta besar dan perwakilan negara asing di Indonesia.

Pemilihan anggota tidak tetap DK PBB akan dilakukan pada Juni 2018. Pertimbangan utama pada pemilihan anggota tidak tetap DK PBB sendiri adalah keterlibatan dan sumbangan negara-negara anggota PBB dalam memelihara perdamaian dan keamanan internasional serta berdasarkan asas pembagian geografis yang adil.

Jika menilik poin tersebut, maka Indonesia telah memiliki fondasi amat kuat. Di dalam negeri, rakyat Indonesia tetap bisa hidup berdampingan dalam harmoni meski amat majemuk, baik dari suku bangsa, bahasa, budaya maupun agama. Secara statistik, Indonesia adalah negara berpenduduk keempat terbesar dunia, negara demokrasi terbesar ketiga dunia, dan negara berpenduduk muslim terbesar dunia.

Indonesia juga aktif menjadi inisiator Bali Democracy Forum (BDF). Bahkan di tahun kesepuluh penyelenggaraannya, berbagai negara seperti Tunisia, berminat membuka cabang BDF di negara mereka.

"Indonesia menjadi bukti bahwa Islam, demokrasi, modernitas dan penguatan perempuan dapat terjalin dalam satu harmoni," ujar Retno saat mengampanyekan Indonesia untuk menjadi anggota tidak tetap DK PBB di sela-sela Sidang Umum PBB tahun lalu.

 

Menlu Retno LP Marsudi saat berkampenye menggalang dukungan untuk Indonesia menjadi anggota tidak tetap DK PBB di Sidang Umum PBB 2016. (Foto: Kemlu)

Keaktifan Indonesia dalam memelihara perdamaian dan keamanan internasional pun tidak perlu diragukan lagi. Indonesia termasuk sepuluh negara penyumbang terbesar bagi pasukan pemeliharaan perdamaian PBB. Jumlah perwakilan RI di luar negeri yang mencapai 132 perwakilan negara juga dapat membantu Indonesia memahami dengan baik situasi di lapangan.

Indonesia juga giat mempromosikan kemerdekaan mutlak Palestina di setiap fora internasional serta menjalankan mediasi konflik di kawasan dan global. Di saat yang sama, tidak terhitung keaktifan Indonesia menyumbangkan aspirasi dan suara pada berbagai organisasi kemitraan kawasan maupun internasional seperti Gerakan Non Blok (GNB), Organisasi Konferensi Islam (OKI), ASEAN dan lainnya.

(rfa)
1 / 5
Live Streaming
Logo
breaking news x