Bawaslu Telusuri Dugaan Pelanggaran Mobilisasi Massa di Pilgub DKI

Konferensi Pers Bawaslu soal Dugaan Pelanggaran di Pilgub DKI (Foto: Fadel/Okezone)

Konferensi Pers Bawaslu soal Dugaan Pelanggaran di Pilgub DKI (Foto: Fadel/Okezone)

JAKARTA - Pemilihan kepala daerah (pilkada) DKI Jakarta telah usai. Dalam pesta demokrasi lima tahunan itu, masih ditemukan sejumlah dugaan pelanggaran, seperti adanya mobilisasi massa pada saat pemungutan suara Rabu 15 Februari 2017.

Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) DKI Jakarta Mimah Susanti mengatakan, dugaan itu muncul setelah banyaknya pemilih dengan kategori daftar pemilih tambahan (DPTb) atau yang menggunakan KTP elektronik dan surat keterangan.

"Terlihat mencolok di rusun, apartemen, maka Bawaslu akan melakukan penelusuran lebih lanjut," kata Mimah di Kantor Bawaslu DKI, Sunter, Jakarta Utara, Jumat (17/2/2017).

Menurutnya, pelanggaran tersebut merupakan salah satu titik rawan pelaksanaan pemungutan suara. Mobilisasi dilakukan untuk mengarahkan pemilih untuk memilih pasangan calon tertentu.

"Pukul 12.00-13.00, pemilih punya potensi dimobilisasi karena dia pakai kategori DPTb. Modalnya hanya e-KTP karena tidak terdaftar dalam DPT. Kami telusuri itu," ujarnya.

Ia menceritakan, kejadian dugaan mobilisasi massa terjadi di salah satu TPS di Cengkareng Timur, Jakarta Barat. Kata Mimah, ada 139 orang yang memilih menggunakan e-KTP atau surat keterangan (pemilih kategori DPTb).

"Padahal, surat pernyataan yang disediakan untuk pemilih DPTb hanya 20 di setiap TPS. Tapi kan menemukan seseorang yang mengarahkan ke paslon tertentu ini enggak mudah, enggak kelihatan," paparnya.

Menurut Mimah, aksi mobilisasi massa itu mengarah kepada dugaan politik uang. Untuk pemberi dan penerima, kata dia, akan sama-sama diberikan sanksi. ‎"Itu bisa dugaan politik uang, Pasal 187A ayat 1 itu politik uang," tandasnya.

(aky)
Live Streaming
Logo
breaking news x