Duh... Saksi Ahli Kubu Ahok Dinilai Plinplan

Koordinator persidangan Ahok GNPF MUI Nasrul Nasution (Foto: Reni Lestari)

Koordinator persidangan Ahok GNPF MUI Nasrul Nasution (Foto: Reni Lestari)

JAKARTA - Tim kuasa hukum terdakwa Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) menghadirkan saksi ahli Guru Besar Ilmu Hukum Universitas Gadjah Mada (UGM) Prof Edward Omar Sharif Hiariej. Padahal, saksi tersebut sebelumnya akan didatangkan jaksa penuntut umum (JPU).

Menurut Koordinator persidangan Gerakan Nasional Pengawal Fatwa MUI (GNPF MUI) Nasrul Nasution yang turut hadir dalam persidangan, Edward batal dihadirkan JPU karena keterangannya tidak konsisten alias plinplan.

"Ahli ini sebenarnya sejak awal diperiksa di kepolisian. Namun, dalam beberapa proses tahapannya, itu tidak memberikan penjelasan yang lebih jelas. Apakah terkait dengan apa yang diduga tersebut, telah masuk dalam kategori tindak pidana atau tidak, masih ragu-ragu," kata Nasrul di Kementerian Pertanian, Jakarta Selatan, Selasa (14/3/2017).

Keraguan Edward dalam peryataannya di depan penyidik membuat JPU tak menghadirkannya di depan persidangan. Terlebih, ada dua pernyataan yang saling bertolak belakang mengenai unsur niat dalam tindak pidana dalam dugaan penodaan agama oleh Ahok.

Terlihat dalam persidangan, Edward meragukan adanya niat Ahok melakukan penodaan agama. Menurutnya, untuk menilai adanya unsur niat dan pelanggaran pidana dalam peristiwa di Kepulauan Seribu beberapa waktu lalu tersebut, perlu diamati keseharian terdakwa.

Namun, kata Nasrul, hal tersebut berbeda dengan pernyataan Edward dalam berita acara penyidikan (BAP). "Tadi dikatakan bahwasanya apakah unsur niat yang dilakukan oleh terdakwa ini sudah terpenuhi atau belum, satu sisi (Edward) mengatakan belum. Tapi ketika dikonfirmasi dalam BAP, diperlihatkan dengan video-video lain, maka unsurnya sudah terpenuhi," ujarnya.

"Jadi, satu sisi mengatakan belum, satu sisi menyatakan sudah terpenuhi. Ketidakjelasan ini sehingga membuat jaksa tidak perlu menanyakan lebih lanjut kepada ahli, itu prinsip utamanya," jelas Nasrul.

Sementara itu salah satu kuasa hukum Ahok, Fifi Lety Indra, mengatakan bahwa kehadiran Edward sebagai saksi ahli yang dihadirkan pengacara karena keterangannya dalam BAP dinilai tidak mendukung dakwaan JPU. Fifi mengklaim, dari sembilan saksi ahli yang dimintai keterangan dalam gelar perkara kasus ini, hanya tiga orang yang menyatakan terdapat unsur pidana, selebihnya membantah.

"Sisanya enam ahli lagi tidak menemukan adanya unsur pidana. Nah, Profesor Edward ini salah satunya yang tak menemukan unsur pidana," ujar Fifi.

(Ari)
Live Streaming
Logo
breaking news x