Aduh.. Tjahjo Kumolo Curhat, Kasus E-KTP Pengaruhi Psikis Pejabat Kemendagri

Kemendagri, Tjahjo Kumolo (foto: Reni/Okezone)

Kemendagri, Tjahjo Kumolo (foto: Reni/Okezone)

 

JAKARTA - Mega skandal kasus korupsi proyek pengadaan KTP berbasis elektronik (e-KTP) terus bergulir, dan sudah masuk ranah pengadilan.

Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo menceritakan, karena proses hukum kasus ini, ada 68 pejabat di lingkungan Kementerian Dalam Negeri yang kerap dipanggil Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk dimintai keterangan.

Ditengah tekanan publik akan penyelesaian proyek e-KTP, para pejabat ini juga wajib meladeni penggilan KPK. Sehingga, selain mempengaruhi kinerja, proses hukum kasus e-KTP juga berdampak pada psikis para pejabat Kemendagri.

"Saya kira harus difahami yah, cobalah Kalau Anda lihat ada 68 pejabat Kemendagri yang mengurusi Dukcapil, satu tahun bolak-balik dipanggil KPK. Jadi secara psikis dan juga mempengaruhi kerja, kami harus memahami itu," kata Tjahjo di Hotel Bidakara, Jakarta, Rabu (15/3/2017).

Dengan pernyataan tersebut, Tjahjo hendak menerangkan bahwa kinerja bawahannya dalam mengupayakan pengadaan e-KTP sudah optimal.

Sebelumnya, akhir 2016 lalu Tjahjo membatalkan lelang 8 juta blanko e-KTP, karena belum ada perusahaan yang memenuhi syarat dan uji teknis. Terhambatnya pengadaan blanko e-KTP sehingga membuat jutaan masyarakat yang sudah merekam data belum juga menerima e-KTP, diakui sebagai kesalahan dirinya.

"Secara prinsip bahwa mereka juga sudah optimal kerja, targetkan di tahun ini selesai. Soal masih 4,5 juta belum dapatkan blanko e-KTP, ya salah saya lah. Tapi ini demi pencetakan yang clean and clear, tidak ada mark up, tidak ada masalah di kemudian hari," jelas dia.

Tjahjo memastikan, jika tak ada kendala, kontrak lelang e-KTP akan diteken bulan ini, dicetak April mendatang lalu didistribusikan secara bertahap ke daerah-daerah. Mengenai lelang pengadaan yang kali ini dilakukan, ia mengaku sudah berkonsultasi dengan Lembaga Kebijakan Pengadaan barang/jasa Pemerintah (LKPP) dan KPK.

"Lelang kami juga sudah kita konsultasikan dengan LKPP, sudah kita konsultasi dengan KPK juga," tukas Tjahjo.

(wal)
Live Streaming
Logo
breaking news x