Masih Langka, Bupati Purwakarta Usul Blangko E-KTP Dicetak di Daerah

Ilustrasi (Foto: Okezone)

Ilustrasi (Foto: Okezone)

PURWAKARTA - Persoalan pencetakan kartu tanda penduduk berbasis elektronik (e-KTP) masih belum menemui titik terang. Masih banyak warga di sejumlah kabupaten/kota di Indonesia yang hingga kini belum meliki e-KTP lantaran tak tersedianya blangko.

Menyikapi persoalan ini, Bupati Purwakarta Dedi Mulyadi meminta supaya pencetakan blangko e-KTP dikembalikan lagi ke daerah. Saat ini pencetakan blangko diserahkan semuanya ke pemerintah pusat.

"Jadi kami usul agar pencetakan dilakukan saja di setiap daerah. Kasian masyarakat banyak yang tidak memiliki kartu identitas penduduk. Penggantian surat kererangan KTP sementara yang diberikan bukan solusi," kata Dedi, Rabu (15/3/2017). 

Menurut Dedi, surat keterangan KTP sementara yang hanya berlaku enam bulan akan membuat masyarakat susah karena harus mondar-mandir mengurus administrasi kependudukan ke kantor Disdukcapil. Bagi masyarakat yang tak tahu, mereka terkadang menyalahkan pemerintah daerah, terutama para petugas di lapangan. 

"Misalnya pemenang tendernya bisa diatur oleh Perpres, Kepres maupun peraturan menteri. Sehingga pencetakannya tidak disentralkan di pusat. Pencetakan ini tidak jauh berbeda bukan dengan SIM atau kartu ATM. Buat SIM saja hanya 10 menit sudah jadi," jelas Dedi. 

Dedi mengaku siap jika saja daerah diminta menanggung biaya pencetakan blangko e-KTP tersebut. Apalagi biaya pencetakan tak mahal, lanjut Dedi, membuat APBD kabupaten bisa menanggungnya. "Kalau sekarang ini, sudah lebih setahun blanko KTP-el kosong. Setiap ditanyakan alasannya terkendala tender," tuturnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Purwakarta, Sulaiman Wilman mengatakan, dari 24.600 warga yang belum menerima e-KTP yang baru dicetak hanya sekitar 10.000. Sisanya, 14.600 warga masih mengantongi surat keterangan KTP sementara. 

"Adapun tahun ini kami membutuhkan sedikitnya 40.000 belangko KTP. Rinciannya, 14.600 warga masih mengantongi surat keterangan KTP sementara ditambah 17.000 untuk wajib KTP baru. Serta 10.000 dicadangkan untuk perubahan maupun status kehilangan," pungkasnya.

(fas)
Live Streaming
Logo
breaking news x