Polri Tegaskan Tak Ada Nama Andi Narogong di Proyek Alat Sidik Jari

Kabag Penum Divisi Humas Polri Kombes Martinus Sitompul (Foto: Okezone)

Kabag Penum Divisi Humas Polri Kombes Martinus Sitompul (Foto: Okezone)

JAKARTA - Pengusaha Andi Agustinus atau Andi Narogong terlibat kasus korupsi proyek e-KTP yang tengah ditangani Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Namun, menurut Indonesian Police Watch (IPW) Andi juga mendapatkan enam proyek besar di Polri bernilai Rp600 miliar.

Ketua Presidium IPW Neta S Pane mengatakan, salah satu dari enam proyek itu kini sudah masuk ke proses penawaran. Oleh karena itu, pihaknya mendesak Polri agar segera membatalkannya. Sebab, Andi Narogong yang tengah bermasalah ini berpotensi akan membawa masalah baru di Polri.

"Mengingat AN disebut-sebut KPK terlibat membawa uang suap hingga ratusan miliar kepada sejumlah pejabar dan anggota DPR dalam kasus proyek pengadaan e-KTP," kata Neta melalui keterangan tertulis, Kamis (16/3/2017).

Menanggapi hal tersebut, Kabag Penum Divisi Humas Polri Kombes Martinus Sitompul mengatakan, pihaknya sudah mengecek ke bidang sarana dan prasarana Polri.

"Informasi ini kami dalami. Info dari manapun tentunya jadi masukan. Kami akan dalami, cermati dan pelajari," kata Martin di Kompleks Mabes Polri.

Menurut mantan Kabid Humas Polda Metro Jaya itu, tidak ada nama Andi Narogong dalam proyek lelang Polri. Enam proyek yang dimaksudkan Neta adalah teknologi mambis yang merupakan alat pengungkapan identitas melalui sidik jari. Proyek tersebut hampir mirip dengan e-KTP yang tengah bermasalah.

Proyek mambis sendiri akan dikerjakan Andi Narogong di Polri ada enam item yakni pengembangan alat mambis dan face recognation mobile untuk Polda Aceh, Sumut dan Riau senilai Rp100 miliar.

Selanjutnya Polda Kepri, Jambi, Bengkulu, Sumsel, Babel, Lampung dan NTB senilai Rp100 miliar. Untuk Polda Metro Jaya Rp 100 miliar, Polda Jateng dan DIY Rp100 miliar, Polda Jatim Rp100 miliar dan pusat datang penguatan mambis di Jakarta Rp100 miliar

"Tidak ada nama itu (Andi Narogong), tapi proyek itu sendiri memang akan dilakukan pelelangan," katanya.

Martinus menambahkan, suatu lelang, tentunya harus berdasarkan mekanisme yang ada. "Siapa pun orangnya itu sah-sah saja mengajukan permohonan. Namun, tentu harus lewat persyaratan yang ditentukan. Kalau sudah lolos dia bisa (mengerjakan proyek tersebut)," katanya.

(Ari)
Live Streaming
Logo
breaking news x