Perludem Nilai Kewajiban Cuti Petahana di Putaran Dua Pilgub DKI Sudah Tepat

Direktur Eksekutif Perludem Titi Anggraini (dok. Okezone)

Direktur Eksekutif Perludem Titi Anggraini (dok. Okezone)

JAKARTA - Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Titi Anggraini mengatakan, langkah Komisi Pemihan Umum (KPU) DKI Jakarta dalam mengeluarkan Surat Keputusan Nomor 49 Tahun 2017 yang berisikan kewajiban cuti petahana dalam putaran kedua Pilkada DKI Jakarta sudah benar.

Titi mengatakan, apabila KPU DKI tak mengeluarkan regulasi tersebut, maka mereka memaknai aturan aktivitas kampanye secara tidak tepat sebagaimana diatur dalam aturan yang lebih tinggi.

"Kalau KPU DKI Jakarta tidak membuat keputusan tersebut, KPU DKI Jakarta memaknai secara tidak tepat terkait aktivitas kampanye sebagaimana diatur dalam aturan yang lebih tinggi," ujarnya di Gedung Bawaslu DKI Jakarta, Sunter, Jakarta Utara, Senin (20/3/2017).

Titi melanjutkan, apabila Tim Paslon Ahok-Djarot menggugatnya maka mereka bertentangan dengan undang-undang yang berlaku. "Jadi kalau mereka memotong mata rantai kampanye hanya berupa debat di putaran kedua ini bertentangan dengan ketentuan yang ada di atasnya dalam undang-undang ataupun peraturan KPU," imbuhnya

Menurutnya, aturan tersebut tidak dibuat secara tiba-tiba. Tapi berdasarkan aturan yang ada sebelumnya. "‎KPU ini membuat keputusan bukan tiba-tiba. Tapi ada asal muasal wewenang yang menjadi cantolan hukumnya. Dan cantolan hukum itu jelas," pungkasnya.

Sekedar diketahui, tim paslon Ahok-Djarot menggugat KPU DKI, terkait SK Nomor 49/Kpts/KPU-Prov-010/Tahun 2017 yang berisikan kewajiban cuti petahana. Kini sedang berlangsung sidang sengketa itu di Bawaslu DKI Jakarta.

Dalam sidang ini, paslon Ahok-Djarot berposisi sebagai pemohon, KPU DKI sebagai termohon dan paslon Anies-Sandi sebagai pihak terkait. Adapun Bawaslu DKI bertindak sebagai lembaga yang berwenang menyidangkan sengketa tersebut.‎

(aky)
TAG : LG LG
Live Streaming
Logo
breaking news x