KPK Pertimbangkan Permohonan Justice Collaborator Bupati Klaten

Jubir KPK Febri Diansyah (Foto: Okezone)

Jubir KPK Febri Diansyah (Foto: Okezone)

JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mempertimbangkan pengajuan Bupati nonaktif Klaten Sri Hartini sebagai justice collaborator (JC) dalam kasus suap promosi dan mutasi jabatan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Klaten.

Juru bicara KPK, Febri Diansyah menjelaskan, untuk menjadi seorang JC harus memenuhi beberapa persyaratan. Salah satunya, adalah harus memberikan seluruh informasi dan berani membuka indikasi kasus korupsi lainnya.

"Benar kita menerima pengajuan JC Sri Hartini dan tentu syaratnya JC membuka informasi seluas-luasnya terkait pihak lain dan korupsi lain," ujar Febri saat gelar jumpa pers di Gedung KPK, Jakarta Selatan, Senin (20/3/2017).

Terkait pernyataan Sri yang mengungkapkan tindak pidana korupsi sudah ada sebelum dirinya menjabat, kata Febri, segala bentuk informasi akan ditindaklanjuti dan dilakukan pendalaman.

"Dan kalau memang ada korupsi lain yang dimiiki datanya tentu akan disampaikan ke penyidik kita akan telusuri jika memang akurat," ujar Febri.

Sebab itu, KPK akan mempertimbangkan permohonan JC Sri Hartini. "Karena memang syarat membuka seluas keterlibatan pihak lain. Dan kita akan pertimbangkan lebih lanjut," ucap Febri.

Febri menambahkan, pengembangan kasus tersebut juga sedang didalami program dana aspirasi dan bantuan keuangan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Klaten.

Sementara Sri telah ditetapkan dan ditahan KPK atas kasus dugaan suap rotasi jabatan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Klaten. Selain Sri, KPK juga menetapkan PNS Pemkab Klaten, Suramlan sebagai tersangka pemberi suap‎.

(Ari)
Live Streaming
Logo
breaking news x