Image

Terima Surpres Revisi UU MD3, DPR Segera Bahas di Baleg

Fadli Zone (Foto: Reni Lestari/Okezone)

Fadli Zone (Foto: Reni Lestari/Okezone)

JAKARTA - Pimpinan DPR, dan Alat Kelengkapan Dewan (AKD) baru saja menggelar rapat pimpinan (rapim). Rapat ini dilanjutkan dengan konsultasi pengganti Badan Musyawarah (Bamus) bersama pimpinan-pimpinan Fraksi dan Komisi di DPR.

Wakil Ketua DPR Fadli Zon mengungkapkan, rapat kali ini membahas soal penugasan kepada AKD soal surat-surat masuk dari Presiden, DPD dan Kementerian-kementerian. Salah satu surat yang dibahas yakni Surat Presiden (Surpres) menyangkut revisi UU MD3.

"Kita memberikan penugasan kepada AKD terkait menyangkut surat-surat dari Presiden, dari DPD, dari Menkeu dan lain-lain. Ini penugasan kepada alat kelengkapan dewan terkait lah," ungkap Fadli di Gedung DPR, Senayan, Jakarta Pusat, Senin 20 Maret 2017.

Menurut Fadli bila ada surat Presiden soal revisi UU MD3 yang masuk akan segera diserahkan ke Badan Legislasi untuk ditindaklanjuti. Baleg akan ditugaskan untuk membahas poin revisi menyangkut penambahan satu jatah kursi pimpinan DPR untuk PDIP. "Jadi misalnya MD3 kita serahkan kepada Baleg, kemudian beberapa surat-surat yang lain juga termasuk inisiatif-inisiatof dari anggota juga," ungkapnya.

Fadli mengungkapkan Presiden Joko Widodo melalui suratnya telah menyetujui permintaan dari PDIP untuk menempatkan satu kadernya di jajaran pimpinan DPR. Namun, ada permintaan dari Fraksi PKB dan Gerindra untuk menambah satu lagi kursi pimpinan DPR dan MPR selain milik PDIP.

Menurut Fadli pimpinan akam menyerahkan permintaan dari Fraksi PKB dan Gerindra itu di Baleg. Termasuk soal target pembahasan UU MD3 akan diserahkan menjadi domain Baleg. "Ya memang Baleg yang lebih siap, waktu itu yang merancang juga Baleg. Saya kira itu nanti di domain yang membahas lah di Baleg," pungkas Fadli.

(ulu)
Live Streaming
Logo
breaking news x