Marak Bentrok, Pemerintah Akan Sosialisasi Permenhub Transportasi Online

Kapolri Tito Karnavian dan Mehub Rudi Karya jumpa pers terkait Permenhub mengenai transportasi online. Foto Ferio Pristiawan Ekananda/Okezone

Kapolri Tito Karnavian dan Mehub Rudi Karya jumpa pers terkait Permenhub mengenai transportasi online. Foto Ferio Pristiawan Ekananda/Okezone

JAKARTA – Pemerintah akan mensosialisasikan Permenhub RI No. 32/2016 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek di Mabes Polri, imbas maraknya bentrok antara pengemudi transportasi online dan konvensional di berbagai daerah.

Hal itu disampaikan Kapolri Tito Karnavian saat jumpa pers bersama Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya di Mabes Polri, Jakarta Selatan, Selasa (21/3/2017).

Permenhub Nomor 32 tahun 2016 mengatur mengenai pengakuan penyelenggaraan angkutan umum dengan aplikasi berbasis teknologi informasi.

"Akhir-akhir ini dinamika permasalahan taksi online dan taksi konvensional marak terjadi di berbagai daerah. Jadi kita laksanakan sosialisasi di wilayah-wilayah yang ada permasalahan taksi online," tutur Tito.

Ia menjelaskan, pihaknya akan menggandeng pemerintah daerah saat melakukan sosialisasi, termasuk jajaran Polda yang di wilayahnya yang tengah bersengketa. Hal itu, lanjut Tito, agar tidak lagi ada tindakan yang berujung kekerasan antara taksi online dan konvensional.

"Kita sosialisasi dengan adanya aturan bisa menjadi lebih tertib bisa menyelesaikan permasalahan," ungkapnya

Sementara Menhub Budi Karya mengapresiasi pihak Polri dan Menkominfo yang mendukung secara penuh pemberlakuan Permenhub tersebut.

Menurutnya, Permenhub itu menjadi dasar upaya agar negara tetap hadir dalam rangka mengatur dan melayani masyarakat. Karena di aturan itu akan ada pengaturan tarif, kuota, dan sistem transportasi yang menghidupi baik di pihak taksi online maupun konvensional.

"Ada kepastian hukum untuk taksi online dan konvensional dengan Permenhub ini, kan online bagian dari keniscayaan, yang konvensional juga harus dilindungi," ucapnya.

(fzy)
Live Streaming
Logo
breaking news x