Komisi II DPR Akan Panggil Pansel Komisioner KPU-Bawaslu

JAKARTA - Komisi II DPR RI akan memanggil Panitia Seleksi (Pansel) calon komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) untuk mempertanyakan proses seleksi karena banyak yang mempertanyakan tranparansi prosesnya. Hal itu disampaikan Wakil Ketua Komisi II DPR, Ahmad Riza Patria.

"Kami akan memanggil Pansel calon komisioner KPU-Bawaslu untuk menjelaskan hasil kerja dalam menyeleksi karena banyak pertanyaan dari anggota Komisi II DPR," kata Ahmad Riza di Gedung Nusantara II, Jakarta, Selasa (21/3/2017).

Ia menjelaskan ada beberapa pertanyaan anggota Komisi II DPR mengapa lima orang komisioner KPU petahana lolos proses seleksi namun lima komisioner Bawaslu petahana tidak lolos.

Padahal menurut dia, kelima komisioner KPU-Bawaslu itu hasil seleksi pansel yang sama dan merupakan petahana. "Karena itu kami menilai harus meminta penjelasan Pansel dan waktunya sedang kami atur," ujarnya.

Politisi Partai Gerindra itu menjelaskan, Komisi II DPR akan memertimbangkan uji kelayakan dan kepatutan calon komisioner KPU-Bawaslu ditunda, menunggu hasil akhir penyusunan Rancangan Undang-Undang Penyelenggaraan Pemilu.

Menurut dia, komisioner KPU-Bawaslu yang akan diuji itu, bekerja untuk Pemilu 2019 sementara itu UU yang mengatur pelaksanaannya sedang dalam proses penyusunan.

"Sementara proses UU sedang disusun, salah satunya KPU-Bawaslu ada syarat-syarat lalu bagaimana kalau hasilnya berbeda misalnya batasan umur dan jumlah," katanya.

Untuk itu, Riza menyarankan agar komisioner KPU-Bawaslu yang ada saat ini diperpanjang masa kerjanya, dengan keputusan presiden sehingga kerja penyelenggaraan pemilu tetap berjalan.

Sebelumnya, Badan Musyawarah (Bamus) DPR menugaskan Komisi II DPR menindaklanjuti Surat Presiden Joko Widodo (Jokowi) terkait calon komisioner KPU dan Bawaslu untuk menentukan jadwal uji kelayakan dan kepatutan.

"Rapat Bamus tadi menyerahkan masalah KPU dan Bawaslu kepada Komisi II, memang nanti setelah diserahkan dari Bamus, Komisi II bisa bekerja untuk menentukan jadwal," kata Wakil Ketua DPR, Fadli Zon.

Fadli mengatakan ada beberapa isu terkait komisioner KPU-Bawaslu yaitu kerja Panitia Seleksi berdasarkan UU Pemilu yang lama sedangkan UU yang baru sedang dalam proses pembahasan.

Karena itu menurut dia belum diketahui apakah jumlah komisioner KPU dan Bawaslu tetap atau bertambah mengingat meningkatnya beban kerja pelaksanaan Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden 2019 secara serentak.

(put)
Live Streaming
Logo
breaking news x