Tim Advokasi Anies-Sandi Minta Bawaslu Panggil Saiful Mujani Terkait Kontrak Politik Palsu

Wakil Ketua Tim Advokasi Anies-Sandi, Yupen Hadi. (Foto: Dara Purnama/Okezone)

Wakil Ketua Tim Advokasi Anies-Sandi, Yupen Hadi. (Foto: Dara Purnama/Okezone)

JAKARTA – Tim Advokasi calon gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta, Anies Rasyid Baswedan-Sandiaga Salahuddin Uno (Anies-Sandi), meminta Bawaslu DKI Jakarta segera memanggi pemilik lembaga Saiful Mujani Research Consulting (SMRC) terkait laporan dugaan kampanye hitam kontrak politik palsu Anies-Sandi.

Wakil Ketua Tim Advokasi Anies-Sandi, Yupen Hadi menegaskan, pelaporan ke Bawaslu DKI dilakukan lantaran Anies-Sandi sangat dirugikan dengan penyebaran kontrak politik palsu tersebut.

"Kita tidak menuduh siapa pun. Karena kita enggak tahu siapa yang nyebarin. Kita ini yang jelas merasa dirugikan karena itu viral di sosmed (media sosial). Banyak orang yang berpandangan negatif terhadap kita. Padahal, tanda tangannya kan palsu," kata Yupen di Rumah Pemenangan, Cicurug, Menteng, Jakarta Pusat, Senin 20 Maret 2017.

Kendati belum mengetahui siapa pelaku yang membuat kontrak politik palsu tersebut, pihaknya menyayangkan hal tersebut bisa tersebar di media sosial. Setelah dilakukan penelusuran oleh tim, terang Yupen, pihak yang pertama kali mengunggahnya adalah akun @saiful_mujani pada Sabtu 18 Maret 2017 sekira pukul 16.42 WIB.

Isi kontrak politik palsu tersebut adalah "Anies Baswedan dan Sandiaga Uno menyatakan siap memimpin DKI Jakarta dengan nilai-nilai syariat Islam dan mendengarkan nasihat para Mufassir dan Ulama"

"Kita enggak tahu siapa pelakunya. Tapi, kita melakukan penelusuran di sosmed. Di Twitter terutama. Siapa sih yang pertama kali upload misalnya. Setelah kita tracking ada akun @saiful_mujani. Dia upload dengan pertanyaan ini hoax atau bukan. Kita lihat yang lain enggak ada lagi," katanya.

"Tapi dari akun tersebut (@saiful_mujani) di-retweet oleh 155 orang pada satu jam pertama. 155 itu beranak lagi pindah ke WA grup, pindah ke Facebook, sehingga akhirnya ramai," sambungnya.

Oleh karena itu, kata Yupen, pihaknya berharap Bawaslu DKI Jakarta segera melakukan pemanggilan kepada Saiful Mujani untuk mengklarifikasi darimana dia mendapatkan kontrak politik palsu tersebut dan mengunggahnya ke Twitter.

"Bawaslu bisa tanyakan dia (Saiful Mujani) dapat dari mana. Atau kalau misalnya Saiful Mujani sebut nama lagi, orang itu sebut lagi nama dari siapa sebetulnya. Sampai ketahuan siapa yang punya kerjaan," tukasnya.

(erh)
Live Streaming
Logo
breaking news x