Reklamasi Berdampak Buruk untuk Kehidupan Nelayan dan Lingkungan, Putusan PTUN Sudah Tepat

JAKARTA – Keputusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta yang membatalkan izin proyek reklamasi Pulau F, I, dan K dari Pemerintah Provinsi DKI ke pihak pengembang dinilai sudah tepat.

Kepala Pusat Kajian Pembangunan Kelautan dan Peradaban Maritim (PK2PM) Muhamad Karim menuturkan, izin yang dikeluarkan Pemprov DKI bertentangan dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku.

Hal itu, kata dia, adanya ketentuan yang tidak dipenuhi, yakni rencana zonasi tata ruang pesisir dan pulau kecil.

“Dalam UU Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, partisipasi masyarakat dalam konsultasi publik dalam penyusunan AMDAL (analisis mengenai dampak lingkungan) dalam UU Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan UU Tata Ruang,” paparnya kepada Okezone, Selasa (21/3/2017).

Karim memaparkan bahwa reklamasi teluk Jakarta memberikan dampak buruk secara ekonomi, ekologi, sosial, dan budaya. Ia menguraikan, secara ekonomi, imbas reklamasi Jakarta mengurangi pendapatan masyarakat pesisir Jakarta hingga 60%.

“Terutama nelayan, karena wilayah tangkap semakin jauh, dan nelayan pembudi daya hilang ruang aktivitas budi dayanya,” ujar Hakim.

 

“Secara ekologi, ekosistem pesisir seperti terumbu karang, mangrove, dan lamun yang merupakan habitat ikan dan biota laut akan rusak dan terganggu, sehingga produktivitas rendah.”

Sedangkan dampak ekologi, kata Karim, metabolisme alam akan terganggu. Akibatnya, menimbulkan pengangguran dan meningkatkan kemiskinan nelayan.

“Reklamasi tidak diperlukan di wilayah utara Jakarta. Kalau untuk mencegah banjir, lebih baik menata kawan daerah aliran sungai 13 sungai yang bermuara di Teluk jakarta,” tegas Karim.

Majelis Hakim PTUN Jakarta pada sidang putusan Kamis 16 Maret 2017, mengabulkan gugatan Komunitas Nelayan Tradisional (KNT) dan Walhi atas Surat Keputusan Gubernur Nomor 2.485 Tahun 2015 tentang Pemberian Izin Reklamasi Pulau K di Teluk Jakarta kepada PT Pembangunan Jaya Ancol.

Kemudian dalam sidang selanjutnya, majelis hakim mengabulkan seluruh gugatan nelayan atas reklamasi Pulau F yang dilakukan PT Jakarta Propertindo (Jakpro). Majelis hakim memutuskan untuk mengabulkan seluruh gugatan para penggugat.

Sedangkan dalam sidang terakhir, hakim membatalkan izin reklamasi untuk Pulau I yang diberikan Pemprov DKI kepada PT Jaladri Kartika Ekapaksi. Adapun pihak tergugat berasal dari komunitas nelayan dan sejumlah aktivis pemerhati lingkungan hidup.

(fzy)
Live Streaming
Logo
breaking news x