Kuasa Hukum WH-Andika Sebut Dalil Gugatan Rano-Embay ke MK Kabur

Ramdan Alamsyah (Foto: Okezone)

Ramdan Alamsyah (Foto: Okezone)

JAKARTA - ‎Kuasa hukum pasangan gubernur dan wakil gubernur Banten Wahidin Halim-Andika Hazrumy, Ramdan Alamsyah menegaskan, gugatan yang diajukan petahana Rano Karno-Embay Mulya Syarief ke Mahkamah Konstitusi (MK) mengada-ada. Pasalnya, gugatan tersebut dinilai kabur lantaran tidak didukung data maupun barang bukti.

"Dalil-dalil mereka (kubu Rano-Embay) kabur. Karena tidak ada satu dalil pun yang menyebutkan atau menuliskan secara rinci terkait berapa selisi jumlah dari kesalahan perhitungan yang mereka katakan. Tidak ada satu bukti atau data yang mereka tunjukan terkait kesalahan perhitungan tersebut," kata Ramdan di Gedung MK, Jakarta, Selasa (21/3/2017).

Hal tersebut disampaikan setelah mengikuti sidang lanjutan perkara perselisihan hasil Pilkada Serentak 2017 dengan agenda mendengarkan keterangan dari termohon (KPU Banten) dan pihak terkait atau dari pasangan Wahidin-Andika. Sementara majelis hakim dipimpin Wakil Ketua MK Anwar Usman dan didampingi Hakim Konstitusi I Dewa Gede Palguna, Manahan Sitompul dan Aswanto.

Ramdan mengatakan, dalil-dalil yang disampaikan kubu Rano-Embay terkait tudingan adanya dugaan pelanggaran dan kecurangan di Pilgub Banten merupakan khayalan tingkat tinggi. Pasalnya, selain tidak menyertakan barang bukti, pemohon juga tidak menunjukkan telah terjadi kecurangan pilkada di "Tanah Jawara".

"Lagi pula di sini (MK) bukan tempatnya. MK hanya menindak perselisihan penghitungan suara sesuai dengan undang-undang. Kalau bicara kecurangan, silakan ke Bawaslu atau ke Gakkumdu dan sebagainya. Itu harus sudah selesai di tingkat bawah. Itu yang kami katakan khayalan tingkat tinggi yang mengada-ada," ujarnya.

Pasangan WH-Andika, lanjut Ramdan, juga menolak dalil kubu Rano-Embay yang meminta MK untuk mengesampingkan Pasal 158 UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada. UU itu diketahui mengatur tentang ambang batas pengajuan sengketa hasil pilkada ke MK.

"Ini berarti mereka mengarahkan hakim konstitusi untuk berbuat inkonstitusional. Artinya, melangkahi UU atau menabrak UU. Kami yakin, ini tidak dilakukan MK sendiri," tandasnya.

(Ari)
Live Streaming
Logo
breaking news x