Kasus Mobil Listrik Dahlan Iskan, Penyidik Diminta Lengkapi dengan Audit BPK

Dahlan Iskan (Foto: Okezone)

Dahlan Iskan (Foto: Okezone)

SURABAYA - Penyidik Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jawa Timur memeriksan Mantan Menteri BUMN Dahlan Iskan sebagai Tersangka Kasus Mobil listrik, Senin 20 Maret 2017. Dalam pemeriksaan, Dahlan tak bersedia menjawab seluruh pertanyaan penyidik dari Kejaksaan Agung (Kejagung). Sebab, penyidik belum mengantongi audit dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Kuasa Hukum Dahlan Iskan, Yusril Ihza Mahendra mengatakan, kliennya tetap kooperatif mendatangi pemanggilan pemeriksaan sebagai tersangka. Tapi tak semua pertanyaan dijawab oleh Dahlan. Dahlan hanya menjawab sekitar lima pertanyaan saja. "Tidak semua dijawab karena beliau tidak mengerti konteks pemeriksaanya. Surat panggilannya terkait kasus pengadaan mobil listrik, padahal perkara ini bukan pengadaan barang dan jasa,'' kata Yusril.

Ia menjelaskan, kasus mobil listrik sebenarnya sebuah pembuatan prototipe bukan pengadaan barang dan jasa. Sehingga, penggunaan dana dan pertanggungjawabannya tidak bisa disamakan dengan pengadaan barang dan jasa sesuai dengan Peraturan Presiden (Perpres) 54 tahun 2010. "Mobil listrik itu sesuatu yang baru untuk kemajuan bangsa dan negara di masa depan. Bentuknya prototipe, jadi bukan mobil yang langsung bisa digunakan di jalanan," kata Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia (HAM), Senin 20 Maret 2017.

Logikanya, lanjut Yusril, sangat tidak mungkin tiga perusahaan BUMN yang menjadi penyandang dana melakukan pengadaan mobil listrik. Sebab mobil listrik tidak ada kaitannya dengan bisnis tiga perusahaan tersebut.

"Tidak mungkin kan Pertamina melakukan pengadaan mobil listrik. Kalau mengadakan mobil tangki, itu masuk akal. Makanya, terkait mobil listrik ini, yang mereka lakukan itu ialah memberikan dana sponsorship," tambahnya.

Dahlan sendiri tak mau menjawab semua pertanyaan karena memang sampai sekarang perkara mobil listrik ini tak ada audit dari BPK. Padahal saat ini ada pembaruan hukum yang menegaskan audit kerugian negara harus dikeluarkan oleh BPK. Hal itu ditegaskan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 4 tahun 2016. Selain itu ada juga putusan MK yang menghilangkan frasa ''dapat'' pada Pasal 2 dan 3 UU Tipikor. Dengan adanya putusan itu, kasus korupsi berubah dari delik formil ke delik materiil. ''Jadi kerugian negara harus pasti,'' katanya.

Nah, audit yang ada dalam perkara mobil listrik berasal dari Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP). Audit itu dipersoalkan karena menggunakan metode total lost. Metode itu dinilai tidak tepat karena barang yang dibuat Dasep Ahmadi wujudnya ada. ''Hanya terlambat pengirimannya beberapa unit saja ke APEC,'' tegasnya. Yusril juga menyesalkan pengusutan kasus korupsi mobil listrik yang dilakukan Kejagung. Pengusuatan perkara ini bisa membuat orang takut berinovasi. ''Seperti saat saya membuat Sisminbakum (Sistem Administrasi Badan Hukum) dulu, oleh Kejagung juga dianggap korupsi,'' katanya. Pemerintah harus perhatian terhadap sebuah inovasi. ''Jika begini terus kita akan tertinggal dari bangsa lain,'' imbuhnya.

Sebagaimana diketahui, prototipe mobil listrik yang dibuat Dasep Ahmadi untuk kepentingan APEC 2013 menggunakan dana sponsorship dari tiga perusahaan BUMN. Ketiganya ialah, PT PGN, PT BRI dan PT Pratama Mitra Sejati (cucu perusahaan Pertamina). Pembuatan prototipe mobil listrik itu menurut Yusril seperti konsep sponsor Garuda Indonesia pada tim liga Inggris, Liverpool. ''Kan tidak bisa dihitung Liverpool harus juara atau tidak. Sebab dana sponsor itu kan dianggap sebuah cost oleh perusahaan,'' terangnya.

Sementara itu, Ekonom Universitas Indonesia Faisal Basri menambahkan, jika pemerintah tak menghentikan upaya kriminalisasi terhadap kegiatan inovasi, Indonesia akan terus tertinggal. Apalagi saat ini berbagai data mengenai inovasi dan riset menunjukkan bahwa Indonesia masih tertinggal jauh dari banyak negara. "Ngeri negara kalau seperti ini. Sudah jumlah penelitinya sedikit, ada yang berani melangkah malah dikriminalisasi,'' ucap pria 57 tahun itu.

Usai menjalani pemeriksaan Dahlan Iskan sempat memberikan sedikit komentar. Menurut Dahlan, ada upaya penggiriangan opini publik bahwa pembuatan prototipe ini sebuah pengadaan barang dan jasa. “Saya memang pernah mengatakan ini pengadaan, tapi dalam arti umum. Yakni barang yang belum ada diadakan, bukan seperti yang ada dalam Perpres," singkatnya.

(ulu)
Live Streaming
Logo
breaking news x