Bukan Kriminalisasi Cabai

Ilustrasi (Okezone)

Ilustrasi (Okezone)

Menarik membaca tulisan dosen saya, Prof. Rhenald Kasali (RK) di kolom Analisis harian SKH Sindo tanggal 9 Maret 2017. Tulisan itu pada intinya mengatakan bahwa tidak selayaknya polisi mencampuri urusan cabai. Ada dua alasan utama yang dikemukakan beliau. Yang pertama melonjaknya harga cabai semata-mata adalah mekanisme harga di pasar akibat ketidaksetimbangan antara pasokan dan permintaan. Bahkan seandainya ada unsur spekulasipun, itu adalah hal yang biasa dalam dunia bisnis. Beliau mengemukakan contoh perdangangan di bursa efek atau atau bursa berjangka yang pada hakekatnya adalah spekulasi.

Alasan yang kedua adalah bahwa cabai, sama seperti perdagangan saham, bukan merupakan barang kebutuhan pokok, sehingga “janggal” apabila polisi ikut-ikutan mengurusi kenaikan harga cabai. Apalagi para pelaku bisnis, yaitu UMKM dan petani, paling enggan berurusan dengan aparat penegak hukum. Banyak di antara pelaku bisnis yang beranggapan bahwa bisnisnya bakal terganggu, hidupnya terancam dan masa depannya terusik.

Tulisan ini akan mencoba menyoroti dari sudut pandang yang berbeda. Memang benar bahwa cabai bukan merupakan salah satu dari 9 bahan kebutuhan pokok. Tetapi pola kuliner bangsa Indonesia selama ini menjadikan cabai sebagai “bahan baku wajib” dalam menyajikan masakan. Seperti dikatakan oleh Prof. RK di bagian akhir tulisannya bahwa makan tanpa cabai memang kurang enak. Akibatnya kenaikan harga cabai menyebabkan kegelisahan di kalangan masyarakat. Kenaikannya juga dianggap tidak wajar dan disinyalir terjadi “spekulasi” yang hanya menguntungkan sekelompok spekulan secara berlebihan.

Yang menjadi pertanyaan adalah, apakah benar harga cabai memang diserahkan sepenuhnya pada mekanisme pasar? Ternyata Peraturan Menteri Perdagangan no. 63 tahun 2016 menetapkan cabai sebagai komoditas yang harganya diatur dalam peraturan tersebut. Dalam lampiran peraturan tersebut jelas disebutkan bahwa pemerintah menetapkan harga acuan pembelian cabai di petani sebesar Rp. 15.000,- sampai Rp. 17.000,-, sedangkan harga acuan penjualan di konsumen (HET) sebesar Rp. 28.500,- sampai Rp. 29.000,-. Tujuan dari peraturan tersebut adalah melindungi petani dan menjamin ketersediaan, stabilitas dan kepastian harga untuk beras, jagung, kedelai, gula, bawang merah, cabai dan daging sapi.

Di samping itu harga cabai juga dimasukkan dalam perhitungan indeks harga konsumen atau yang dikenal dengan inflasi. Tentu kenaikan harga cabai akan berpengaruh terhadap kenaikan inflasi dari sektor pangan. Mungkin pengaruhnya tidak terlalu besar, tetapi jelas ini bisa dijadikan komoditas politik yang merugikan. Apalagi media sudah mengangkat topik ini sebagai isyu nasional.

Di titik inilah polisi, dalam hal ini Sub Direktorat Industri dan Perdagangan (Subdit Indag) Direktorat Tindak Pidana Ekonomi dan Khusus (Tipideksus) Bareskrim Polri, memiliki kewajiban untuk campur tangan. Ini sesuai dengan tugas pokok dan fungsi (tupoksi) Polri dalam memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat, menyelenggarakan harkamtibmas dan menegakkan hukum. Penjabaran tugas pokok dan fungsi itu tidak dapat dipandang dalam arti yang sangat sempit sebagai “security” semata. Jadi jelas bahwa tugas pokok polisi memang bukan hanya mengurusi keamanan saja. Hal ini sudah dijabarkan dengan jelas dalam UU no. 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Direktorat Tipideksus sebagai lembaga di bawah Bareskrim yang memiliki tugas di bidang ekonomi dan khusus tentu memiliki kewajiban untuk berkontribusi, bukan hanya berpangku tangan menghabiskan pajak negara.

Hasil penyelidikan polisi dari sentra cabai di Banyuwangi, Jember, Situbondo, Malang, Mojokerto, Sragen, Solo, Klaten, Magelang, Semarang, Brebes, Cirebon, Majalengka, Bogor dan Serang ditemukan fakta dan data yang menarik untuk dicermati. Pertama, biaya produksi untuk semua jenis cabai rerata di harga Rp. 6.480,- per kg. Sebagian besar petani di sentra cabai juga terjebak pada sistem ijon, di mana pengepul cabai bertindak sebagai pengijon dan mengumpulkan cabai berdasarkan pesanan dari pedagang besar cabai, atau dikenal dengan istilah supplier. Di seluruh wilayah Jawa dikuasai hanya oleh 9 supplier, yang masing-masing memiliki 3 orang pengepul atau lebih. Kemudian supplier inilah yang memasok cabai ke industri pengolahan cabai seperti PT. Indofood, PT. ABC dan lain-lain, serta juga memasok ke pasar-pasar induk.

Kedua, pada pertengahan Desember 2016 industri pengolahan cabai meningkatkan kebutuhan bahan baku cabai merah segar sejalan dengan pengalihan bahan baku cabai kering yang selama ini diimpor dari Vietnam. Hal ini tentu mengganggu pasokan cabai ke pasar induk, karena memang harga jual dari supplier ke industri dipatok seragam dan jauh lebih tinggi, yaitu mencapai Rp. 181.000,- per kg. Perbedaan harga ini mengakibatkan 90% cabai segar dipasok ke industri dan hanya 10% sisanya yang dipasok ke pasar induk. Berkurangnya pasokan ke pasar induk tentu mempengaruhi harga cabai di kalangan konsumen.

Yang menjadi persoalan adalah disinyalir para supplier mungkin tidak memberikan laporan atau data yang benar kepada kementrian Pertanian, sebagaimana diwajibkan dalam UU. No. 7 tahun 2014. Pasal 30 UU ini jelas mewajibkan para pelaku usaha untuk memberikan data dan laporan yang akurat tentang ketersediaan barang kebutuhan pokok dan barang penting lainnya. Data dan informasi yang lengkap ini diperlukan pemerintah untuk mengatur jumlah pasokan cabai yang dibutuhkan masyarakat dan dibeli melalui pasar-pasar induk. Di samping itu praktek penyeragaman tarif ke industri juga disinyalir melanggar pasal 5 UU no. 5 tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

Atas dasar penyimpangan itulah Direktorat Tipideksus Bareskrim Polri hadir. Tujuannya jelas, bukan semata-mata untuk mengganggu aktivitas para pelaku bisnis. Bukan pula mencari-cari pihak untuk dikriminalisasi atas nama cabai. Tetapi lebih memastikan bahwa seluruh peraturan yang ada bisa ditegakkan sehingga masyarakat tidak dirugikan oleh aktivitas para pemburu rente yang mengganggu jalur distribusi cabai.

Saya sepakat dengan pandangan Prof. RK bahwa analogi perdagangan daging sapi bisa coba untuk diterapkan di dalam kasus cabai. Artinya cabai perlu diproses lebih lanjut menjadi cabai kering. Hal ini tentu akan lebih memudahkan pemerintah untuk mengendalikan harga cabai dan meningkatkan keuntungan di level petani. Tetapi kelihatannya hal ini membutuhkan edukasi pasar yang cukup panjang. Selama ini masyarakat Indonesia lebih menyukai cabai segar dibandingkan dengan cabai kering. Apalagi beberapa jenis makanan tertentu memang tidak memungkinkan untuk menggunakan cabai kering.

Dengan mempertimbangkan besarnya kebutuhan cabai nasional, maka sebagai penutup dari tulisan ini, rasanya pemerintah perlu memikirkan untuk melakukan dua hal. Yang pertama adalah meningkatkan produksi cabai nasional dengan memasukkan unsur “industri” ke dalam pertanian cabai. Dalam hal ini pemerintah tetap harus melibatkan petani, tetapi skalanya ditingkatkan dengan memanfaatkan kemajuan tehnologi. Di negara tropis dengan luas lahan seperti Indonesia, hal ini jelas sangat mungkin untuk dilakukan.

Yang kedua adalah melibatkan lembaga-lembaga riset di bidang pertanian untuk menemukan bibit tanaman cabai yang memiliki produktivitas yang lebih tinggi dan lebih tahan hama. Di samping itu lembaga riset tersebut ditugaskan untuk menemukan tehnologi yang memungkinkan untuk memperpanjang masa kedaluwarsa cabai segar. Tehnologi ini sudah diterapkan untuk pisang cavendis dan rasanya tidak mustahil bisa diterapkan untuk jenis tanaman cabai.

Dengan jumlah produksi yang terus meningkat dan masa kedaluwarsa yang lebih panjang, tentu harga cabai lebih mudah untuk dikendalikan. Fluktuasinya tetap ada, tetapi masih dalam batas yang wajar. Sehingga ruang gerak bagi para spekulan pemburu rente semakin sempit. Dan akhirnya polisi bisa lebih berkonsentrasi mengerjakan tupoksi lainnya seperti memburu para teroris.

Penulis adalah Pengamat Kepolisian, Harris Turino. 

(erh)
Live Streaming
Logo
breaking news x