Apa Alasan Jaksa Tak Tuntut Ahok dengan Pasal Penistaan Agama?

JAKARTA - Jaksa Penuntut Umum (JPU) kasus dugaan penodaan agama dengan terdakwa Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) menuntut terdakwa dengan satu tahun penjara dan masa percobaan selama 2 tahun. JPU menilai Ahok telah melanggar pasal alternatif 156 KUHP.

Dalam pembacaan tuntutannya, JPU membacakan pertimbangan dan fakta-fakta hukum bahwa Ahok tak dijerat dengan Pasal 156a KUHP tentang Penodaan Agama. Menurut JPU, apa yang diucapkan Ahok tentang Surat Al Maidah Ayat 51 tak memenuhi unsur niat menghina agama.

(Baca juga: Alasan JPU Jerat Ahok dengan Pasal Alternatif).

"Mengingat kesengajaan Pasal 156a huruf a KUHP adalah dengan maksud untuk memusuhi dan menghina agama, maka pembuktian Pasal 156a huruf a KUHP tidak tepat diterapkan dalam kasus a quo," jelas JPU saat bacakan tuntutan di persidangan, Gedung Kementerian Pertanian, Jakarta Selatan, Kamis (20/4/2017).

Bagi JPU dalam penerapan Pasal 156a KUHP berdasarkan pada UU No1-PNPS Tahun 1965 itu hanya bisa diterapkan jika pelaku memiliki niat. Namun, bagi pihak JPU, Ahok dinilai tak terbukti memiliki niat menghina agama.

Sementara itu, Ketua tim Jaksa Penuntut Umum (JPU) Ali Mukartono, memaparkan alasannya tak menjerat terdakwa kasus dugaan penodaan agama Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) dengan Pasal 156a tentang Penodaan Agama.

"Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa delik sebagaimana diatur dalam Pasal 156a huruf a KUHP hanya diliputi oleh kesengajaan dengan maksud untuk menghina pada agama, bukan bentuk kesengajaan yang lain," papar JPU.

Menurutnya, pertimbangan dakwaan alternatif itu JPU lebih membuktikan fakta hukum dan yang terbukti telah dilanggar oleh Ahok dalam kasus ini. Sehingga, yang terbukti menurut JPU adalah Pasal 156 KUHP.

"Bukan dakwaan itu alternatif memilih yang dipandang terbukti oleh jaksa jadi bukan tidak dimasukkan dari dua dakwaan alternatif itu," kata Ali.

Ali mengungkapkan fakta bahwa Ahok telah terbukti melanggar Pasal 156. Lanjut Ali, salah satunya ada di dalam buku yang dibuat oleh Ahok yakni 'Merubah Indonesia'.

Dalam buku itu, Ali menuturkan telah dijelaskan yang dimaksud itu adalah si pengguna Al Maidah adalah pihak elite politik. Oleh karena itu, JPU menilai elite politik yang dimaksud adalah kategori umat Islam. "Maka tuntutan Jaksa membuktikan di alternatif kedua itu pertimbangannya," ujar Ali.

Sehingga, bagi Ali, hal yang memberatkan atau meringankan itu jangan dipersepsikan ringan atau tidak, baginya itu adalah tuntutan alternatif.

(Baca juga: Ahok Dituntut Masa Percobaan, Kuasa Hukum: Tak Perlu Dikomentari Lagi).

Penasihat hukum Ahok, Humprey R Djemat, mengatakan tak ada yang perlu dikomentari lagi dari tuntutan JPU. Bagi Humprey, tuntutan JPU telah membuktikan kliennya tidak melakukan penodaan terhadap agama.

"Kawan-kawan pers jadi begini tadi kan live pasti mendengar langsung kita kuasa hukum berikan sedikit saja poin tuntutan JPU. Pertama berkaitan dengan dakwaan 156a KUHP untuk gampangnya penodaan agama tidak terbukti kalau JPU bilang tak terbukti kita tidak perlu komentari lagi," ujar Humprey di Gedung Kementerian Pertanian (Kementan), Ragunan, Jakarta Selatan.

(fmi)
Live Streaming
Logo
breaking news x