Pengamat: Tuntutan Terhadap Ahok Antiklimaks

Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok

Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok

JAKARTA - Pengamat Hukum Pidana Chairul Huda mengatakan tuntutan jaksa penuntut umum (JPU) terhadap Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) menimbulkan situasi antiklimaks. Ahok dibebaskan dari ancaman pasal 156a KUHP, namun dinyatakan secara sah melanggar pasal 156 KUHP dengan tuntutan satu tahun penjara dan dua tahun masa percobaan.

Chairul mengatakan, mengacu pada tuntutan tersebut, maka dirinya pun menduga bahwa hal ini sesuai dengan khendak Jaksa Agung dan Menteri Dalam Negeri (Mendagri).

"Ini Antiklimaks. Terlihat sekali JPU tidak independen. Tapi sepertinya lebih banyak maunya Jaksa Agung dan Mendagri. Dengan yang dinyatakan terbukti 156 KUHP, maka sesuai dengan pernyataan Mendagri, Ahok tidak akan dinonaktifkan," kata Chairul kepada Okezone, Jumat (21/4/2017).

Padahal menurutnya, hukuman pidana bersyarat atau percobaan itu kewenangan majelis hakim untuk mengajukan, bukan penuntut umum. "Tidak ada dasar hukum bagi jaksa menuntut percobaan," lanjut dia.

Pidana percobaan itu, lanjut Chairul, merupakan kewenangan hakim jika melihat terdakwa merasa sangat bersalah. Chairul justru melihat sebliknya dari sikap Ahok selama persidangan berlangsung. "Sedang Ahok sama sekali tidak merasa berasalah," ucap dia.

Dengan demikian, ia menilai ada korelasi kuat antara penyusunan tuntutan ini dengan pernyataan Mendagri bahwa kemungkinan penonaktifan menunggu pembacaan tuntutan.

"Kelihatan sekali digatuk-gatukkan (dihubung-hubungkan)," pungkas Chairul.

(aky)
Live Streaming
Logo
breaking news x