Waduh, 2.565 Guru Non-ASN di Bekasi Belum Digaji 4 Bulan

Foto: Ilustrasi Okezone

Foto: Ilustrasi Okezone

BEKASI - Sebanyak 2.565 guru non Aparatur Sipil Negara SD dan SMP di Kota Bekasi, Jawa Barat, mengeluhkan keterlambatan pencairan gaji dan tunjangan sejak Januari hingga April 2017.

"Kami mendatangi Badan Kepegawaian, Pelatihan dan Pendidikan Daerah untuk memastikan Surat Keputusan (SK) pengangkatan dari Wali Kota Bekasi menjadi Tenaga Kerja Kontrak (TKK) yang berimbas pada keterlambatan pencairan honor kami," kata Ketua Front Pembela Honorer Indonesia Kota Bekasi, Firman di Bekasi, Jumat (21/4/2017).

Keluhan itu disampaikan ribuan guru non-ASN melalui aksi unjuk rasa di Lapangan Upacara Plaza Pemkot Bekasi Jakan Ahmad Yani Nomor 1, Bekasi Selatan.

Para pahlawan tanpa tanda jasa itu mengaku belum memperoleh gaji berikut tunjangan yang bersumber dari Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dari pemerintah pusat dan daerah per Januari-April 2017.

Mereka juga mengeluhkan adanya perbedaan besaran honor dan tunjangan kepada anggotanya pasca kenaikan status dari honorer menjadi TKK per Februari 2017.

"Saya sendiri belum menerima SK sejak Desember karena masih tertahan di Dinas Pendidikan. Ribuan anggota saya juga belum memperoleh SK sejak mereka lolos verifikasi," katanya.

Dalam agenda audiensi demonstran dengan Kepala BKPPD Kota Bekasi Reny Handayani terungkap keterlambatan gaji itu terjadi akibat SK pengangkatan para guru tersebut masih bermasalah secara administrasi di Dinas Pendidikan.

"SK pengangkatan mereka belum ditandatangani pejabat terkait di Disdik. Saya sudah koordinasikan dengan yang bersangkutan, katanya pekan depan sudah bisa dicairkan," katanya.

Dikatakan Reny, sesuai SK pengangkatan mereka dari honorer ke TKK per Februari 2017 diketahui besaran gaji yang diterima berdasarkan klasifikasi kerja 0-3 tahun sebesar Rp700 ribu, 3-6 tahun Rp1 juta, 6-8 tahun Rp1,2 juta dan di atas 8 tahun Rp1,5 juta.

Besaran gaji itu ditambah dengan tunjangan transportasi sebesar 75 persen dari besaran gaji yang diterima.

"Itu yang mengakibatkan adanya perbedaan penerimaan gaji dari para guru yang sudah lolos verifikasi pengangkatan menjadi TKK itu," katanya.

Kendala lainnya yang juga menghambat pencairan gaji tersebut adalah belum terselesaikannya administrasi pencairan gaji di dua lembaga pendidikan, yakni SMPN 7 dan Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Pendidikan Bekasi Timur.

"Masih ada masalah peng-SPJ-an pencairan dana gaji guru di dua lokasi itu, jadi berimbas pada guru lainnya," katanya.

Sementara itu, aksi demonstrasi para guru berlangsung tertib dengan diwarnai aksi doa bersama di Lapangan Upacara Pemkot Bekasi.

(sus)
Live Streaming
Logo
breaking news x