Kasus Tulisan Allan Nairn di Media Online, Pihak TNI Diharapkan Merujuk UU Pers

Ilustrasi

Ilustrasi

JAKARTA - Tentara Nasional Indonesia (TNI) berencana akan melaporkan Allan Nairn terkait tulisan investigasinya yang berjudul ‘Investigasi Allan Nairn: Ahok Hanyalah Dalih Untuk Makar’ yang dimuat media online tirto.id pada 19 April 2017.

"‎Kami sudah mengetahui bahwa pihak TNI tidak berkenan dengan artikel terjemahan dari intercept yang dilaporkan Alan Nairn. Pertama setelah melihat indikasi negatif di sosial media dari akun resmi TNI, TNI AU dan di-mention TNI AD juga," kata Pemred Tirto.id Sapto Anggoro saat dihubungi Okezone, Sabtu (22/4/2017) .

Sapto menerangkan, pihaknya telah menghubungi Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) TNI, Mayjen TNI Wuryanto. Ia mengungkapkan bahwa dalam wawancara tersebut TNI menyatakan keberatan dengan berita yang dimuat medianya dan berencana membawa berita itu ke jalur hukum.

Dia menambahkan bahwa pihaknya akan kooperatif apabila polisi memproses laporan dari TNI tersebut. Kendati demikian, sambung Sapto, pihaknya belum mengetahui secara resmi adanya ‎upaya hukum itu. "Sampai saat ini upaya hukum itu belum ada resmi kami terima, namun sebagai warga bangsa akan kooperatif," tutur dia.

Menurut Sapto, apabila TNI merasa dirugikan dengan pemberitaan media seharusnya dapat melakukan hak jawab kepada redaksi guna mengklarifikasi bagian mana yang ‎tidak benar dalam pemberitaan tersebut. Selain itu, ujar dia, TNI harus melibatkan Dewan Pers sesuai dengan amanat UU Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers.

"Meski secara standar sesuai kode etik jurnalistik bila merasa dirugikan pihak TNI bisa melakukan hak jawab sehingga jelas bagian mana yang menjadi keberatan dari laporan terjemahan dari theintercept.org yang ditulis Allan Nairn tersebut. Kecuali itu sebagai media kalaupun upaya itu benar adanya, maka semestinya TNI menghargai UU 40/99 dengan melibatkan Dewan Pers dalam mekanisme penyelesaiannya," ujarnya.

"Karena sebagai produk media yang bisa menentukan laporan jurnalistik itu hoax atau bukan mestinya Dewan Pers," kata wartawan senior itu menutup perbincangan. (ran)

(fzy)
Live Streaming
Logo
breaking news x