ACTA Melihat Keragu-raguan JPU di Balik Tuntutan Ringan kepada Ahok

Wakil Ketua ACTA Ali Lubis (Foto: Ist)

Wakil Ketua ACTA Ali Lubis (Foto: Ist)

JAKARTA - Tuntutan ringan Jaksa penuntut umum (JPU) terhadap ringan Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) terkait kasus penistaan agama menuai kontroversi.

Wakil Ketua Advokat Cinta Tanah Air (ACTA) Ali Lubis menilai, JPU ragu ketika menuntut Ahok satu tahun penjara dengan percobaan selama dua tahun.

"Saya melihat dalam pembacaan tuntutan yang dibacakan oleh JPU di muka sidang dan majelis hakim terindikasi ada keragu-raguan dari pihak JPU," katanya kepada Okezone, Sabtu (22/4/2017).

Namun, ia mengingatkan bahwa majelis hakim bisa memvonis di atas tuntutan JPU dalam kasus pidana. Dalam istilah hukum dikenal dengan ultra petita.

"Apalagi sudah banyak yurisprudensi terkait kasus penodaan agama ini," ujarnya.

Ia berharap, majelis hakim dapat memutus kasus tersebut berdasarkan fakta hukum yang ada. Selain itu, keadilan untuk masyarakat juga harus diikut sertakan.

"Hakim juga dalam memutuskan hukuman berdasarkan fakta hukum di muka sidang, atas keyakinan hakim itu sendiri dan hakim juga dalam memutuskan vonis harus melihat nilai nilai keadilan dalam masyarakat," ujarnya.

Ali menambahkan, tidak ada satu pasal pun di dalam KUHAP UU Nomor 8 Tahun 1981 yang mengharuskan majelis hakim memutus suatu vonis pemidanaan sesuai dengan requisitor penuntut umum.

"Hakim memiliki kebebasan untuk menentukan pemidanaan sesuai dengan pertimbangan hukum dan nuraninya," tutupnya.

(Ari)
Live Streaming
Logo
breaking news x