Image

Jika Proyek Reklamasi Dilanjutkan, LBH Jakarta: Melanggar Hukum!

Reklamasi (Foto: Okezone)

Reklamasi (Foto: Okezone)

JAKARTA - Kepala Bidang dan Masyarakat Urban LBH Jakarta Nelson Nikodemus Simamora mengatakan, apabila reklamasi kembali dilakukan di pulau yang sudah diputuskan majelis Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) untuk diberhentikan, maka hal tersebut melanggar hukum.

"Kalau SK baru melawan hukum dong. Karena kan sudah diputuskan bahwa reklamasi itu mengganggu keseimbangan lingkungan. Kenapa reklamasi di batalkan ya karena itu mengganggu," katanya kepada Okezone, Sabtu (21/4/2017).

Menurutnya, keputusan gubernur yang digugat nelayan dan Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) terkait izin reklamasi Pulau F, I dan K bukan gugatan biasa. Melainkan gugatan lingkungan hidup yang dilakukan memakai kacamata lingkungan.

"Jadi, kalau tidak bisa (reklamasi), tidak layak lingkungan. Tidak bisa, mau diakalin gimana juga. Jadi, kalau di PTUN kita menang, tapi masih dilakukan berarti melawan hukum. Ya, secara hukum itu legal tapi dampaknya itu," sambungnya.

Nelson menegaskan, bahaya reklamasi memberikan dampak buruk bila dilakukan ditempat salah. Ia mencontohkan seperti nelayan yang harus melaut jauh sebab tidak adanya ikan.

"Kan rekamasi jadi enggak bisa melaut dong. Pasirnya jadi enggak ada. Dikeruk, mereka harus mencari lebih jauh dan risiko itu yang harus diterima kalau tetap dilanjutkan," tutupnya.

(Ari)
Live Streaming
Logo
breaking news x