Ahok Divonis 2 Tahun Penjara, Jokowi: Pemerintah Tak Akan Intervensi

Presiden Jokowi (Foto: Antara)

Presiden Jokowi (Foto: Antara)

JAKARTA - Pemerintah memastikan tak akan intervensi proses hukum yang membelit Basuki Tjahaja Purnama (Ahok). Apalagi, Ahok bakal mengajukan banding usai vonis dua tahun penjara yang diterimanya.

Menurut Presiden Joko Widodo (Jokowi), Indonesia telah lama menganut sistem demokrasi. Sebab itu, tidak boleh ada pihak-pihak yang melakukan intervensi, termasuk pemerintah dalam penegakan hukum di Tanah Air.

"Sebuah negara yang demokratis dalam menyelesaikan perbedaan pandangan yang ada dan sekali lagi pemerintah tidak bisa mengintervensi proses proses hukum yang ada," ujarnya, Selasa (9/5/2017).

Terkait posisi Gubernur DKI pasca-penahanan Ahok, Presiden Jokowi menyatakan, telah mendapat laporan dari Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahajo Kumolo guna menerbitkan Keppres untuk ‎menunjuk Djarot Saiful Hidayat sebagai Plt Gubernur DKI Jakarta.

"Saya meskipun mendapatkan laporan dari Mendagri saya akan mendetailkan lagi di Jakarta meskipun sudah mendapatkan laporan dari Mendagri," tandasnya.

Dalam perkara penodaan agama, Ahok divonis Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara dua tahun penjara. Sementara Ahok bakal mengajukan banding atas vonis tersebut, kendati dirtinya tetap ditahan di Rutan Cipinang, Jakarta Timur.

(Ari)
Live Streaming
Logo
breaking news x