Ahok Divonis Bersalah, Kuasa Hukum: Harusnya Buni Yani Bebas

Buni Yani bersama kuasa hukumnya, Aldwin Rahadian  (Foto: Okezone)

Buni Yani bersama kuasa hukumnya, Aldwin Rahadian (Foto: Okezone)

JAKARTA - Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) resmi diganjar Majelis Hakim Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Utara hukuman dua tahun penjara dalam kasus penodaan agama.

Kuasa hukum Buni Yani, Aldwin Rahadian mengungkapkan, putusan majelis hakim yang menyatakan Ahok bersalah dalam kasus tersebut otomatis membenarkan tindakan Buni Yani meng-upload video pidato Ahok ke media sosial sehingga tidak ada alasan untuk mempidanakan Buni Yani.

"Itu hakim sudah berdasarkan fakta pengadilan bahwa memang tidak ada sangkut paut perkara kasus Ahok dengan Buni Yani, sudah betul itu. Dan ini, meyakinkan lagi bahwa Ahok divonis 2 tahun itu apa yang disuarakan Buni Yani itu bukan fitnah. Artinya dia (Buni Yani) harus bebas," ungkap Aldwin saat dikonfirmasi, Selasa (9/5/2017).

Aldwin menambahkan, Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jawa Barat harus menghentikan perkara yang menjerat Bun Yani karena sudah jelas apa yang dilakukan Buni Yani tidak mengandung unsur pidana dan itu telah diperkuat putusan majelis hakim yang menangani perkara Ahok.

"Kejaksaan mengeluarkan SKP2 (Surat Keputusan Penghentian Perkara) karena berkas Buni Yani sudah masuk ke kejaksaan, maka ruang penghentian penuntutan itu di jaksa," ujarnya.

Buni Yani merupakan orang yang mengunggah video pidato Ahok sehingga viral di media sosial (medsos) dan kontroversial. Kemudian, Buni Yani dilaporkan ke kepolisian karena dianggap sebagai penyebab kegaduhan dan memecah belah antar-golongan.

(Ari)
Live Streaming
Logo
breaking news x