Tuntut Jadi PNS, Dosen & Tenaga Pendidik Gelar Aksi di Depan Istana

Foto: Ilustrasi Okezone

Foto: Ilustrasi Okezone

JAKARTA - Masih terkatung-katungnya nasib 5.000-an dosen dan tenaga kependidikan di 35 PTNB (Perguruan Tinggi Negeri Baru) selama bertahun-tahun sejak dinegerikan, mendorong Ikatan Lintas Pegawai (ILP) PTNB menggelar aksi penyampaian aspirasi kepada Presiden Jokowi di Istana Negara pada Kamis (18/5/2017).

Tercatat 35 PTNB akan turut pada aksi tersebut dengan target 1.000 peserta yang terdiri dari dosen maupun tenaga kependidikan.

PTNB yang ikut dalam aksi 1805 ini antara lain Universitas Veteran Jakarta, UPN Veteran Yogyakarta, UPN Veteran Jawa Timur, Universitas Tidar, Universitas Maritim Ali Haji, Universitas Sulawesi Barat, Universitas Bangka Belitung, Universitas Samudera, Universitas 19 November Kolaka, Universitas Timor, Universitas Siliwangi, Universitas Borneo Tarakan, Politeknik Negeri Bengkalis, Politeknik Negeri Madiun, Politeknik Manufaktur Negeri Bangka Belitung, Politeknik Negeri Balikpapan, Politeknik Negeri Sambas, Politeknik Negeri Batam, Politeknik Maritim Negeri Indonesia, Politeknik Negeri Nusa Utara, ISBI Bandung, ISBI Papua dan masih banyak lagi.

Ketua ILP PTNB Fadillah Sabri ST, M.Eng mengatakan, aksi ini dilakukan karena masalah penegerian perguruan tinggi swasta menyisakan sejumlah masalah dan belum ada solusinya hingga kini.

“Salah satu problem mendasar adalah SDM yang ada di kampus tersebut menjadi tidak jelas statusnya hingga kini. Bahkan ada PTNB yang terkatung-katung selama 7 tahun sejak dinegerikan,” papar dosen Universitas Bangka Belitung tersebut.

Menurut Fadillah, status dosen dan tenaga kependidikan seluruh PTNB bukan lagi pegawai yayasan namun juga bukan PNS. Hal ini membawa konsekuensi yang cukup serius, termasuk bagi pengembangan karier dan kesejahteraan.

Oleh sebab itu, dalam aksi ini terdapat tiga tuntutan yang ingin disampaikan langsung kepada Presiden Jokowi yaitu:

Pertama, mendesak pemerintah menyelesaikan masalah peralihan status pegawai 35 PTNB dengan diangkat langsung menjadi Pegawai Negeri Sipil (PTNB). Perpres Nomor 10 tahun 2016 tentang Dosen dan Tenaga Kependidikan yang mengamanatkan penyelesaian masalah PTNB paling lambat 1 tahun sejak diterbitkan tanggal 1 Februari 2016 dengan sendirinya bersifat kadaluwarsa, karena hingga saat ini, masalah SDM PTNB belum juga terselesaikan. Sehingga diperlukan Peraturan Perundangan yang baru agar pegawai PTNB dapat diangkat menjadi PNS secara langsung.

Kedua, mendesak pemerintah mencabut Permenristekdikti Nomor 38 tahun 2016 yang menyebutkan bahwa pegawai PTNB dapat diangkat menjadi PPPK dengan perjanjian kerja untuk jangka waktu paling lama 4 tahun dan dapat diperpanjang sesuai kebutuhan dan berdasarkan penilaian kinerja setiap tahunnya. Status Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) dinilai tidak berkeadilan, apalagi jika harus dikontrak setiap 4 tahun.

Ketiga, mendesak pemerintah mengevaluasi penegerian PTNB jika masalah SDM tidak dapat diselesaikan.

Koordinator Lapangan Aksi, Etik Sutoto, SE dari UPN Veteran Jakarta menjelaskan bahwa pihaknya sudah berkoordinasi dengan Polda Metro Jaya terkait pemberitahuan dan pengamanan aksi 1805.

"Perwakilan 35 PTNB akan berorasi menyampaikan aneka permasalahan yang dihadapi SDM PTNB," ujar Etik. Presiden Jokowi diharapkan dapat mengambil langkah segera dalam penyelesaian masalah PTNB.

(sus)
Live Streaming
Logo
breaking news x