Penilaian Diserahkan ke Sekolah, Disdik Jamin Kelulusan Siswa SD Objektif

Foto: Ilustrasi Okezone

Foto: Ilustrasi Okezone

SEMARANG - Dinas Pendidikan Kota Semarang, Jawa Tengah, menjamin kelulusan peserta didik jenjang sekolah dasar (SD) tetap objektif meski penilaiannya diserahkan kepada sekolah masing-masing.

"Memang, untuk SD berbeda. Penentuan nilai minimal untuk syarat kelulusan diserahkan sekolah," kata Kepala Bidang Pembinaan SD Disdik Kota Semarang Hidayatullah di Semarang, Kamis (18/5/2017).

Bahkan, kata dia, nilai minimal untuk kelulusan Ujian Sekolah (US) Sekolah Dasar (SD) juga diserahkan kepada sekolah dengan melihat kemampuan dan kondisi masing-masing satuan pendidikan.

Namun, ia mengingatkan syarat kelulusan peserta didik jenjang SD tidak hanya ditentukan dari nilai US SD, melainkan standar kelulusan minimal (SKM) atau kriteria kelulusan minimal (KKM).

"Peserta didik dinyatakan lulus satuan pendidikan jika menyelesaikan seluruh program pembelajaran, memperoleh nilai sikap atau perilaku minimal baik, dan lulus US SD," jelasnya.

Dulu, kata dia, SD diterapkan ujian nasional (UN) SD, kemudian diubah menjadi Ujian Akhir Sekolah Bertaraf Nasional (UASBN), diubah lagi jadi Ujian Sekolah Berstandar Nasional (USBN), dan sekarang US SD.

Hidayatullah yang juga Ketua Panitia US SD Kota Semarang itu mengatakan sekolah diberikan kewenangan menentukan nilai minimal US SD untuk standar kelulusan melalui rapat dewan pendidik.

Penentuan nilai minimal US SD, kata dia, ditentukan oleh satuan pendidikan dengan melihat kemampuan dan kondisi masing-masing sekolah dan peserta didiknya, misalnya sekolah inklusi.

"Penentuan nilai minimal US SD ini dilakukan jauh-jauh hari, kemudian dikirimkan ke kami. Jadi, tidak bisa kemudian melihat hasil US SD siswanya baru menentukan nilai minimal," katanya.

Biasanya, kata dia, sekolah akan mendasarkan penentuan nilai minimal US SD dari empat kali pelaksanaan try out sebelum ujian untuk melihat sejauh mana kemampuan siswanya.

Akan tetapi, ia menjamin jika setiap satuan pendidikan jenjang SD akan bersikap objektif dalam menentukan SKM atau KKM, sebab berkaitan dengan kredibilitas sekolah bersangkutan.

"Kami kan bisa melihat, misalnya sekolah ini kok nilai minimalnya rendah sekali. Kan bisa dibandingkan dengan sekolah lain. Namun, kami juga melihat kondisi masing-masing sekolah," katanya.

Sebab, kata Hidayatullah, banyak SD di Semarang yang menerapkan sistem inklusi atau menerima siswa berkebutuhan khusus sehingga penentuan SKM atau KKM juga harus menyesuaikan.

(sus)
Live Streaming
Logo
breaking news x