Penerapan Presidential Threshold, Hamdan Zoelva: Bertentangan Dengan UUD 45

Ilustrasi (Foto: Dok. Okezone)

Ilustrasi (Foto: Dok. Okezone)

JAKARTA - Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) periode 2013-2015, Hamdan Zoelva menegaskan jika dalam pemilihan umum (pemilu) serentak 2019 tak perlu menerapkan presidential threshold. Hal tersebut dinilai bertentangan dengan Undang-Undang Dasar (UUD) 1945.

"Jika dipakai presidential Threshold (pemilu 2019) bertentangan dengan UUD itu intinya," kata Hamdan saat berbincang dengan Okezone, Jakarta, Kamis 18 Mei 2017).

Bertentangan UUD 45, dijelaskan Hamdan lantaran Mahkamah Konstitusi (MK) telah memutuskan pemilu 2019 digelar secara bersamaan. Sehingga, adanya ambang batas dalam mengajukan calon Presiden dan Wakil Presiden dinilai keliru.

"Presidential threshold itu menurut putusan MK walaupun diberikan kewenangan kepada pembentuk UU kebijakan legislasi tapi subtansi putusan MK itu adalah karena pemilu bersamaan," tutup Hamdan.

Hamdan Zoelva sendiri merupakan Hakim MK yang memutuskan bahwa pemilu 2019 digelar secara serentak. Ketika itu, menurut dia diputuskannya pemilu serentak untuk memberi kemudahan warga menggunakan hak pilihnya.

Lalu, juga untuk memperkecil risiko konflik horizontal dan demi efisiensi waktu, tenaga dan biaya pesta demokrasi di Indonesia.

Sekadar diketahui, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) tengah membahas Rancangan Undang-Undang (RUU) Pemilu melalui Panitia Khusus (Pansus). Dalam draf yang dibahas salah satunya adalah pemberlakuan ambang batas untuk pengajuan calon Presiden dan Wakil Presiden.

(kha)
Live Streaming
Logo
breaking news x