Mantan Hakim Konstitusi: Presidential Threshold Bertentangan dengan UUD 1945

foto: Okezone

foto: Okezone

 

JAKARTA - Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Hamdan Zoelva berpendapat, penerapan presidential threshold atau ambang batas pencalonan presiden pada pesta demokrasi di tahun 2019, tidak relevan dan bertentangan dengan Undang Undang Dasar (UUD) 1945.

"Jika dipakai presidential threshold (pemilu 2019) bertentangan dengan UUD itu intinya," kata Hamdan saat berbincang dengan Okezone, Jakarta, Kamis 18 Mei 2017.

Menurutnya, putusan yang dikeluarkan saat ia masih menjabat hakim konstitusi, walaupun Pemerintah dan DPR diberikan hak untuk membahas hal tersebut, namun inti dari putusan MK adalah pemilu 2019 digelar secara serentak.

"Walaupun diberikan pembentukan UU dan kebijakan legislasi tapi subtansi putusan MK itu adalah karena pemilu bersamaan, maka jika dipakai presidential threshold bertentangan dengan UUD. Itu intinya," pungkasnya.

Sekadar diketahui, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) tengah membahas Rancangan Undang-Undang (RUU) Pemilu melalui Panitia Khusus (Pansus). Dalam draf yang dibahas salah satunya adalah pemberlakuan ambang batas untuk pengajuan calon Presiden dan Wakil Presiden.

(wal)
Live Streaming
Logo
breaking news x