Seharusnya Tak Ada Bahasan soal Presidential Threshold di DPR

Ilustrasi Okezone

Ilustrasi Okezone

JAKARTA - Presidential Threshold atau ambang batas pencalonan presiden menjadi salah satu bahasan krusial dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) Pemilu. Namun demikian, Direktur Eksekutif Forum Masyarakat Peduli Parlemen (Formappi) Sebastian Salang mengatakan, presidential threshold tak relevan diterapkan untuk Pemilu 2019. Karenanya, tak perlu ada bahasan mengenai ketentuan ini.

"Presidential threshold dalam konteks 2019 enggak dibutuhkan lagi, enggak relevan karena serentak. Menurut kami enggak layak lagi itu dibahas oleh DPR," kata Sebastian di Jakarta belum lama ini.

Sebastian melanjutkan, perdebatan mengenai berapa persen angka ambang batas ini pun keliru. Perdebatan mengenai presindetial threshold memungkinkan terjadinya tawar-menawar antara partai politik menengah dan atas. Sebab, partai politik atas yang sudah mapan menghendaki parliamentary threshold atau ambang batas parlemen naik dan presidential threshold tetap ada.

Menurutnya, keinginan Parpol besar tersebut tidak didasari argumen yang kuat. Melainkan hanya untuk membatasi ruang bagi Parpol baru untuk mencalonkan kandidat presiden.

"Gawatnya nanti presidential threshold nego dengan parpol besar. DPR enggak punya argumen kuat, enggak ada alasan kuat untuk menentukan, selain keinginan parpol baru enggak langsung ikut pilpres nanti," ujar Sebastian.

(ulu)
Live Streaming
Logo
breaking news x