Image

Dana Saksi Pemilu Dibiayai APBN Dinilai Belum Tepat Diterapkan

Ilustrasi

Ilustrasi

JAKARTA - Revisi Undang-Undang Pemilu belum rampung pembahasannya lantaran sejumlah isu krusial masih menjadi perdebatan. Salah satunya yakni membahas dana saksi pemilu yang berasal dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN).

Menurut Deputi Program Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem), Khoirunnisa Nur Agustyati, dana saksi pemilu belum tepat untuk diterapkan. Terutama terkait sistem penyaluran dana tersebut masih tanda tanya.

Khoirunnisa menegaskan, jangan sampai dana yang dibiayai negara itu malah nantinya disalahgunakan. Terlebih, jika saksi tersebut dari pihak partai politik.

"Ini mau dikasih lewat siapa, KPU atau Bawaslu? Ini kan bukan kewenangannya apakah ke parpol perlu sistem yang tepat untuk mengatur penyaluran dana tersebut. Kalau ke parpol penanggungjawabnya gimana?" ujarnya dalam diskusi Pemilu di kawasan Halimun, Jakarta Pusat, Jumat (19/5/2017).

Khoirunnisa menjabarkan, jika pada pemilu lalu terdapat sekira 500 ribu tempat pemungutan suara (TPS) dan yang ikut 15 partai politik. Maka, asumsinya, satu orang saksi bakal mendapatkan Rp300 ribu yang honornya sama dengan Panwas di tiap TPS.

Sehingga perlu diperhatikan betul sistem pendistribusian anggarannya. Adapun wacana yang digulirkan dana saksi dibiayai APBN sekira Rp10 triliun.

(Ari)
Live Streaming
Logo
breaking news x