Keterlambatan RUU Pemilu Bisa Berdampak pada Publik

JAKARTA - Pengamat politik Ray Rangkuti menilai revisi undang-undang Pemilu menjadi tantangan untuk anggota dewan. Terlebih lagi, pemilihan presiden dan pemilihan legislatif akan dilaksanakan secara serentak pada 2019.


"Menurut saya sistem pemilu ini menjadi tantangan. Maka RUU pemilu yang mendasari kita untuk mendisain sistem pemilu itu," ujarnya dalam diskusi pemilu di D Hotel, Halimun, Jakarta Selatan, Jumat (19/5/2017).

Oleh karena itu, ia mendesak agar DPR segera menyelesaikan revisi Undang-Undang Pemilu. Ia juga berharap penyelenggara pemilu seperti KPU dan Bawaslu bisa menyosialisasikan tahapan pemilu agar masyarakat mengetahui siapa yang akan mereka pilih. 

"Konsekuensi keterlambatan RUU Pemilu itu bisa berdampak ke ketidaksiapan KPU. Kedua soal sosialisasi, bagaiamana publik mengerti apa yang terkandung dalam UU Pemilu. Maka segera selesaikan," tutupnya. 

Sekedar informasi, pembahasan RUU Pemilu belum rampung karena masih ada sejumlah isu yang diperdebatkan, mulai dari metode pemberian suara, jumlah kursi DPR, parliamentary threshold, presidential threshold, dana saksi dan desain lembaga penyelenggara pemilu. (sym)

(wal)
Live Streaming
Logo
breaking news x