Pembahasan Presidential Threshold Dinilai Makin Memperlama Disahkannya RUU Pemilu

Ilustrasi

Ilustrasi

JAKARTA - Pengamat politik Ray Rangkuti menyatakan bahwa secara teori pembahasan mengenai syarat ambang batas pengajuan presiden atau presidential threshold semakin memperlama pembahasan RUU Pemilu. Padahal RUU Pemilu telah sejak lama dijanjikan oleh DPR untuk disahkan sebagai pegangan penyelenggaraan pemilu 2019.

"Secara teoritik pembahasan mengenai presidential threshold justru hanya akan memperlama pembahasan," kata Ray di Jakarta, Sabtu (20/5/2017).

"Di suasana seperti sekarang di angka 3,5%, 5%, 10%, bahkan 20% dan sebagainya kesannya kok aneh ya. Enggak ada itu untuk kepentingan warga atau untuk bangunan sistem pemilu kita," Ray menambagkan.

Jika melihat target yang dijanjikan RUU Pemilu rampung pada 28 April lalu. Kemudian, bergeser lagi ditanggal 28 April, lalu menjanjikan selesai 18 Mei. Nyatanya, RUU Pemilu belum juga disahkan akibat belum ada titik temu terkait presidential threshold.

Diketahui, usulan beberapa fraksi di parlemen telah mengerucut menjadi tiga usulan. Empat fraksi menginginkan angka presidential threshold 20%, yakni PDIP, Golkar, NasDem, dan PKS. PKB mengusulkan jalan tengah di angka 5%. Sisanya masih ingin 0%.

(ran)
Live Streaming
Logo
breaking news x