Revisi UU Pemilu, Sekjen Perindo: Hukum Harus Memberikan Ruang untuk Semua

Diskusi di Warung Daun, Cikini. (Dara P/Okezone)

Diskusi di Warung Daun, Cikini. (Dara P/Okezone)

JAKARTA - Sekjen DPP Partai Perindo, Ahmad Rofiq menilai pembasan dalam revisi Undang-Undang Pemilu yang saat ini bergulir di panitia khusus(Pansus) DPR RI lebih dominan memperjuangkan kepentingan antar partai. Ia pun penyesalkan lantaran perdebatan terkait aturan tersebut bukan untuk mencari formula yang pas untuk pemilihan umum sesuai kebutuhan masyarakat.

"Jadi bukan mencari formula terkait aturan main Pemilu yang demokratis dan sesuai kebutuhan masyarakat," katanya dalam diskusi Polemik Sindotrijaya di Cikini, Jakarta Pusat, Sabtu (20/5/2017).

Rofiq menambahkan, terlalu banyak hal yang diperdebatkan dalam pembahasan RUU Pemilu dan memmbuat keputusan peraturan itu menjadi tertunda. Bahkan setiap Pemilu, di Indonesia selalu berganti undang-undang. 

"Bagimana kita mencari formula di mana setiap pemilu menjadi keharusan berganti undang-undang. Penting, tidak penting berubah. Itu problem besar karena kita tidak bisa menguji proporsional atau tidak undang-udang itu," sambungnya.

Kenyataan yang ada di pansus hari ini, lanjut Rofiq pansus hanya memperdebatkan hal yang di luar nalar. Padahal jelas jika Pemilu digelar serentak seharusnya tidak ada lagi berbicara angka ambang batas pencalonan presiden (presidential threshold) seperti 5 persen, hingga 20 persen.

"Saya melihat ada kepentingan partai besar ingin mengkanalisasi dari mereka saja. Kalau begini, demokrasi sudah berubah  jadi oligarki. Hukum harusnya tegak, memberi ruang untuk semua," katanya. (sym)

(erh)
Live Streaming
Logo
breaking news x