Pemilu Serentak, Perdebatan Angka Presidential Threshold Dinilai Tidak Diperlukan

Diskusi Polemik Sindo Trijaya. (Foto: Dara Purnama/Okezone)

Diskusi Polemik Sindo Trijaya. (Foto: Dara Purnama/Okezone)

JAKARTA - Salah satu isu krusial dalam pembahasan Revisi Undang-Undang (RUU) Pemilu untuk Pemilu Serentak 2019 adalah angka ambang batas pencalonan presiden (presidential threshold). Menurut Perkumpulan Pemilu dan Demokrasi (Perludem), pembahasan presidential threshold inilah yang sampai sekarang masih menjadi perdebatan oleh wakil rakyat. 

Direktur Eksekutif Perludem Titi Anggraini menjelaskan, seharusnya tidak perlu diperdebatkan lagi perihal angka untuk ambang batas pencalonan presiden. 

"Presidential threshold ini disayangkan sampai ada deadlock yang sebenarnya kalau dalam konteks pemilu serentak kita tidak perlu muncul perdebatan tentang presidential threshold," kata Titi dalam Diskusi Polemik Sindotrijaya di kawasan Cikini, Jakarta Pusat, Sabtu (20/5/2017). 

Baru-baru ini Ketua Pansus RUU Pemilu Lukman Edy mengatakan angka 5 persen presidential threshold adalah jalan tengah dalam perdebatan usulan 0 dan 20 persen merujuk hasil Pileg 2014. Menurut Titi, tegas untuk pemilu serentak keberadaan presidential threshold tidak dibutuhkan atau sama dengan 0 persen. 

"Bahkan misalnya Pak Lukman mengatakan angka 5 persen angka moderat. Sebenarnya presidential threshold bukan di angka tapi eksistensi presidential threshold itu sendiri sudah tidak perlu menjadi perdebatan karena konsekuensi logis dari keserentakan pemilu menjadi tidak relevan keberadaan presidential threshold karena ini bukan masalah angka, tapi keberadaan presidential threshold sudah menjadi masalah," tukasnya. 

(han)
Live Streaming
Logo
breaking news x