Konsolidasi Jadi Alasan Meninggikan Ambang Batas, Margarito: Omong Kosong!

JAKARTA - Pakar Hukum Tata Negara, Margarito Kamis mengkritisi alasan sejumlah partai di DPR RI yang menginginkan angka tinggi untuk parlementary threshold dan presidential threshold dalam pembahasan RUU Pemilu.

"Kalau mereka menggunakan alasan konsolidasi atau kematangan demokrasi buls**t kok. Omong kosong. Anda lihat kan kemaren Prancis 11 orang capres memang Prancis belajar demokrasi tahun kapan 1789 mereka sudah mulai menata diri," kata Margarito dalam diskusi Polemik Sindotrijaya di Cikini Jakarta Pusat, Sabtu (20/5/2017).

Negara-negara di Eropa dan Amerika yang sudah lama menerapkan konsep demokrasi menurut Margarito hingga kini masih terus menata diri. Namun jika di Indonesia menggunakan alasan konsolidasi demokrasi dan lantas meninggiakan ambang batas partai politik untuk masuk parlemen atau meninggikan ambang batas pencalonan presiden adalah alasan yang mengada-ada.

"Alasan mengada-ada konsolidasi bulshit anda cari argumen lain. Jangan alasan pematangan enggak kok, enggak ada kaitan sama sekali," tegasnya.

Lebih lanjut Margarito menjelaskan apalagi di Indonesia tidak ada sejarah diskriminasi layaknya seperti negara demokrasi yang ada di Eropa dan Amerika. Oleh karenanya dalam tataran ideal pemerintah maupun wakil rakyat hendaknya bersikap menyesuaikan dengan filsafat sosial dan budaya yang ada di tanah air.

"Kita mau konsolidasi kebangsaan atau konsolidasi kelompok. Kita mau mematangkan rasa kebangsaan kita atau malah pecah belah bangsa ini dengan mengedepankan kelompok," katanya.

Margarito mencontohkan ketika seorang calon legislatif mendapatkan perolehan suara 80 ribu di suatu daerah dan dia pantas duduk sebagai wakil rakyat di Senayan. Namun hanya karena partainya tidak memenuhi ambang batas parlemen yang dipatok tinggi lantas mau dikemanakan suara 80 ribu orang yang sudah memilih dia.

"Trus yang milih dia kambing semua, kerbau semua? Kan gak masuk akal ini. Fraksi kan hanya pengelompokan dan perpanjangtangan partai. Dia bukan organ fuingsional DPR yang paling pokok ya orang-orang  itu (wakil rakyat). Jadi orang-orang yang minta parlementary threshold dan presidential threshold tinggi bilang saja anda penakut," tukasnya. (sym)

(erh)
Live Streaming
Logo
breaking news x