Image

Tanpa Presidential Threshold, Koalisi Dinilai Akan Lebih Alamiah

JAKARTA - Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem), Titi Angraini menilai penerapan ambang batas pencalonan Presiden (presidential threshold) tidak pas untuk Pemilu Serentak 2019.

Saat ini, pembahasan angka presidential threshold masih bergulir di panitia khusus (pansus) RUU Pemilu di DPR RI. Jika tetap diputuskan memakai presidential threshold menurut Titi akan rentan digugat.

"Pemberlakuan presidential threshold akan rentan terhadap gugatan pemilu dan akan sangat kontraproduktif bagi penyelenggaraan Pemilu 2019 Karena KPU akan dihantui atau dibayang-bayangi gugatan hukum ke MK," kata Titi dalam diskusi Polemik Sindotrijaya di Cikini, Jakarta Pusat, Sabtu (20/5/2017).

Presidential threshold ditiadakan kata Titi tidak otomatis semua partai politik yang lolos verivikasi KPU untuk menjadi peserta pemilu bisa mengusung calon presiden. Sebab, partai tentunya akan berpikir dan menyeleksi kader-kadernya yang memiliki tingkat elektabilitas (keterpilihan).

"Partai juga akan berpikir calon-calon yang memang punya elektabilitas. Sebab kalau dia tidak berkoalisi sejak awal, peluang dia untuk bergabung di dalam kabinet presiden yang  punya keterpilihan tinggi akan menjadi tidak tercipta. Justru yang akan lahir adalah koalisi alamiah," katanya.

 

Sehingga, Titi menyimpulkan masing-masing partai calon peserta pemilu akan meulai menghitung sejak awal terkait manfaat mengusung calon presiden dari partai sendiri atau bergabung dengan partai lain untuk berkoalisi dan mengusung calon presiden yang tingkat elektabilitasnya tinggi.

"Koalisi alamiah yang ini akan lebih baik ketimbang koalisi yang dipaksa oleh threshold. Kenapa sebelumnya koalisi itu tidak konsisten di awal mengusung presiden tpi di dalam pemerintahan presiden dia memilih sikap-sikap yang berbeda dengan sikap presiden karena koalisinya dipaksa oleh threshold. Jadi koalisi tidak tercipta secara alamiah," tukasnya. (sym)

(erh)
Live Streaming
Logo
breaking news x