Terbitkan Perpu Bubarkan HTI, Margarito : Pemerintah Harus Punya Alasan Kuat

Ilustrasi massa ormas HTI (Okezone)

Ilustrasi massa ormas HTI (Okezone)

JAKARTA - Pemerintah sudah menyatakan akan membubarkan organisasi masyarakat (ormas) Hizbut Tharir Indonesia (HTI) melalui mekanisme peradilan.

Namun belakangan, Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo menyatakan, Kejaksaan Agung menyarankan agar diterbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) untuk mempercepat pembubaran ormas yang diduga anti-Pancasila dan NKRI tersebut.

Mengomentari hal tersebut, Pakar Hukum Tata Negara Margarito Kamis menilai pemerintah tampaknya belum memiliki alasan yang cukup kuat untuk membubarkan HTI.

"Tampaknya begitu, karena itu mereka (pemerintah) masih muter-muter," kata Margarito di Cikini, Jakarta Pusat, Sabtu (20/5/2017).

Margarito menyatakan usulan penerbitan Perpu masuk akal dengan catatan dalam Perpu itu harus menyebutkan ketentuan yang mengesampingkan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Organisasi Kemasyarakatan.

"Pemerintah bikin Perpu bisa, di Perpu itu harus ada ketentuan mengesampingkan ketentuan yang ada di UU No 17 tahun 2013. Kalau di UU no 17 tahun 2013 ada prosedur (terkait pendirian ormas) dan itu panjang banget. Ketentuan di Perpu harus mengesampingkan ketentuan yang berlaku," katanya.

Selanjutnya terkait Perpu ini, kata Margarito, pemerintah harus mengkonsultasikan dengan DPR.

"Tinggal di DPR setuju atau tidak. Tinggal pemerintah menemukan alasan dan fakta bahwa situasi kita sekarang ini sangat genting. Lalu kalau ditemukan alasan dan fakta itu bisa menjadi dasar sah bagi Presiden untuk membentuk Perpu," katanya.

(muf)
Live Streaming
Logo
breaking news x