Full Day School Akan Menambah Masalah Dalam Dunia Pendidikan

Foto: Ilustrasi Okezone

Foto: Ilustrasi Okezone

GORONTALO - Ombudsman RI Provinsi Gorontalo menyatakan, pelaksanaan Program Penguatan Karakter, khusus sekolah seharian penuh atau full day school belum mantap, terutama sisi penerapan Permendikbud Nomor 23 Tahun 2017.

Kepala Ombudsman Provinsi Gorontalo Alim S Niode di Gorontalo, menjelaskan sebelum Permendikbud Nomor 23 tahun 2017 dikeluarkan, pihaknya telah melakukan systemic review terhadap full day school di dua daerah di Provinsi Gorontalo.

Hasilnya, kata Alim, pihaknya menemukan banyak hal yang layak untuk menjadi bahan pertimbangan dalam pelaksanaan program tersebut.

"Temuan-temuan kami ini kemudian kami sandingkan dengan Permendikbud Nomor 23 Tahun 2017," imbuhnya, baru-baru ini.

Menurut Alim, regulasi yang nantinya akan mendukung Permendikbud Nomor 23 Tahun 2017 itu harus benar-benar memperjelas atau menjabarkan sistem dan mekanisme penerapan full day school.

Jika tidak, maka pelaksanaan full day school hanya akan menambah masalah dalam dunia Pendidikan di Indonesia secara umum.

Dalam pasal 9 ayat (1) Permendikbud Nomor 23 tahun 2017 dijelaskan bahwa 'Dalam hal kesiapan sumber daya pada sekolah dan akses transportasi belum memadai, pelaksanaan ketentuan Hari Sekolah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dapat dilakukan secara bertahap'.

Perlu ditegaskan lagi tidak boleh ada pemaksaan seperti yang ditemukan oleh Ombudsman Gorontalo di beberapa wilayah.

Pemaksaan yang dimaksud adalah sekolah yang belum layak lantas harus diikutkan dalam program tersebut.

Masih dalam pasal 9 ayat (3) disebutkan juga bahwa 'Masyarakat penyelenggara pendidikan wajib menjamin pemenuhan sumber daya pada sekolah yang diselenggarakannya untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri ini'.

Hal ini juga harus jelas karena saat systemic review yang dilaksanakan oleh Ombudsman Gorontalo pada beberapa waktu lalu, pihaknya menemukan banyak praktik pungutan liar yang terjadi untuk mendukung FDS.

"Belum lagi kalau kita bicara zonasi dan transportasi, saya kira semuanya harus dimantapkan dulu," tukasnya.

(sus)
Live Streaming
Logo
breaking news x