PBB Desak Thailand Amandemen Hukum Lese Majeste

Hukum lese majeste di Thailand. (Foto: Asian Correspondent)

Hukum lese majeste di Thailand. (Foto: Asian Correspondent)

BANGKOK – Komisi Tinggi Hak Asasi Manusia (HAM) Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mendesak pemerintah Thailand mengamandemen hukum lese majeste. PBB menilai, hukum tersebut bertentangan dengan hak kebebasan berpendapat.

Melansir BBC, Senin (19/6/2017), badan perdamaian dunia itu juga miris mengetahui bahwa tuntutan dan vonis yang dijatuhkan kepada terdakwa, seringnya tidak logis. Bahkan ada yang mencapai puluhan tahun.

PBB mencatat, sejak kudeta militer pada 2014, jumlah orang yang diselidiki karena menghina atau mengatakan hal buruk tentang keluarga kerajaan, mengalami peningkatan lebih dari dua kali lipat. Hanya 4% dari mereka yang diduga melanggar ketentuan lese majeste yang lolos dari jerat hukum.

Pemerintah menggelar pengadilan terhadap pelanggar lese majeste secara rutin dan selalu bersifat tertutup. Seringnya mereka diadili di pengadilan militer dan hak terdakwa dibatasi.

Itulah beberapa faktor yang meyakinkan PBB bahwa ketentuan ini harus segera direvisi. Langkah serupa sudah lebih dulu dilakukan oleh Jerman, yang mengajukan penghapusan UU lese majeste dari kitab undang-undang hukum pidana (KUHP).

Di Negeri Gajah Putih sendiri, kasus terakhir lese majeste menimpa seorang pria yang mengunggah pesan tidak menyenangkan ke Facebook soal penguasa monarki Thailand. Dia diancam kurungan 35 tahun.

Sebelum dia, ada janda dua anak yang divonis penjara 56 tahun. Sasiwimon hanyalah warga biasa, dia sama sekali tidak punya motif politik. Hanya karena mengomentari konflik keluarga kerajaan Thailand, dia dijebloskan ke penjara. Hukumannya berkurang menjadi 12 tahun setelah mengajukan banding.

Hukum Lese Majeste di Thailand diketahui merupakan yang paling ketat di dunia. Kebijakan tersebut dimaksudkan untuk melindungi keluarga kerajaan dari segala bentuk hinaan, ancaman dan tuduhan apa pun.

Delik aduan Lese Majeste dapat diajukan oleh pihak mana pun kepada siapa saja, bahkan kepada warga negara asing. Setiap laporan akan diproses melalui kepolisian. Bagi yang terbukti bersalah akan dikenakan sanksi berupa hukuman penjara.

(Sil)
Live Streaming
Logo
breaking news x