Ketua Pansus Pemilu Sebut Presidential Threshold Paling Alot Pembahasannya

Ilustrasi (Foto: Shutterstock)

Ilustrasi (Foto: Shutterstock)

JAKARTA - Panitia Khusus (Pansus) RUU Pemilu, hari ini Senin (19/6/2017) kembali menggelar rapat kerja bersama pemerintah untuk memutuskan kesepakatan lima isu krusial dalan RUU Pemilu yang masih tertunda ini.

Lima isu krusial yang belum diputuskan itu yakni, soal ambang batas pencalonan Presiden (presidential threshold) ambang batas parlemen (parliamentary threshold), metode konversi suara ke kursi, alokasi kursi ke dapil, dan sistem pemilu.

Ketua Pansus RUU Pemilu Lukman Edy menuturkan, dari lima isu krusial tersebut,  yang masih menimbulkan jalan buntu antara fraksi dan pemerintah adalah soal Presidential Treshold. "Soal ini sebenarnya masih menimbulkan perbedaan tafsir konstitusionalitasnya," ucap Lukman kepada wartawan, Senin (19/6/2017).

Lukman menambahkan, hampir semua ahli Tata Negara menyatakan penerapan ambang batas presiden pada pemilu serentak melanggar keputusan Mahkamah Konstitusi. Hanya sebagian kecil ahli Tata Negara yang menyatakan presidential threshold sebagai Open Legal Policy. Bahkan mantan Ketua DKPP Jimly Asshidiqi menyatakan, ambang batas Presiden tidak relevan pada pemilu serentak.

"Inilah yang menjadi persoalannya, kalau pemerintah menerbitkan Perppu atau menyatakan negara dalam keadaan genting terhadap sikap pemerintah yang dianggap inskonstitusional, maka eskalasi politik akan liar dan bisa tidak terkendali," tutur Lukman.

Wasekjen Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini berharap semua pihak, baik DPR maupun pemerintah tak main-main menyelesaikam persoalan presidential threshold ini. Lukman beralasan agenda pemilu, termasuk Pilpres di dalamnya, adalah agenda yang sangat penting, menyangkut keberlangsungan kepemimpinan nasional, pemerintahan, keutuhan bangsa dan negara.

"Keinginan mempertahankan kekuasaan, maupun keinginan merebut kekuasaan harus dikesampingkan demi stabilitas politik," ucap Lukman.

Lukman juga berharap pemerintah tak memaksakan kehendaknya yang mengingingkan presidential threshold ada di angka 20%-25%. "Pemaksaan kehendak hanya akan mendorong bangsa dan negara ini menuju situasi krisis konstitusi. Oleh sebab itu mari kita gunakan kesempatan akhir pengambilan keputusan terhadap RUU Pemilu ini dengan arif, dengan mengedapankan kepentingan bangsa dan negara," ujarnya.

(ran)
Live Streaming
Logo
breaking news x