Pemerintah & DPR Sepakat Pengambilan Keputusan 5 Isu Krusial RUU Pemilu Secara Musyawarah Mufakat

Ilustrasi

Ilustrasi

JAKARTA - Panitia Khusus RUU Pemilu dan pemerintah dalam hal ini Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo belum menemui kesepakatan soal lima isu krusial dalam RUU Pemilu. Namun, kedua pihak menyepakati akan menggunakan cara musyawarah mufakat untuk menemukan titik temu dari lima isu krusial tersebut.

Lima isu krusial yang sampai saat ini belum adanya kesepakatan yakni, ambang batas pencalonan Presiden (presidential threshold), ambang batas parlemen (parliamentary threshold), metode konversi suara ke kursi, alokasi kursi ke dapil, dan sistem pemilu.

Cara itu disepakati setelah pemerintah dan Pansus RUU Pemilu melakukan rapat tertutup guna nelakukan lobi-lobi hari ini, Senin (19/6/2017).

"Hasil lobi-lobi kita akan menempuh jalur musyawarah mufakat sampai titik darah penghabisan," ucap Ketua Pansus RUU Pemilu Lukman Edy di Gedung DPR, Senayan, Jakarta Pusat, Senin (19/6/2017).

Lukman mengungkapkan pengambilan keputusan terhadap lima isu krusial sejatinya diputuskan hari ini, namun kembali ditunda. Sehingga dalam lobi-lobi tadi pengambilan keputusan akan dijadwalkan kembali pada 10 Juli 2017 di tingkat Pansus.

Namun, bila pengambilan keputusan di tingkat Pansus tersebut tak memenuhi kesepakatan, menurut Lukman pengambilan keputusan akan dibawa ke rapat paripurna pada 20 Juli 2017. Pansus sudah menyampaikan ke rapat Bamus, Bamus menjadwalkan rapat paripurna 20 Juli 2017," tuturnya.

Sementara itu, Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo mengapresiasi kerja Pansus RUU Pemilu selama ini. Tjahjo pun berharap pembahasan ini bisa diselesaikan dengan musyawarah mufakat. Ada banyak kemajuan, mudah-mudahan akhir dari pembahasan ini bisa diputuskan secara musyawarah, pemerintah optimistis," harap Tjahjo.

(aky)
Live Streaming
Logo
breaking news x