Eko Sebut Politikus PDIP Fahmi Habsyi Atur Jatah Duit Proyek Bakamla

Eko Susilo Hadi (Foto: Ant)

Eko Susilo Hadi (Foto: Ant)

JAKARTA - Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta kembali menggelar sidang perkara suap proyek satelit monitoring pada Badan Keamanan Laut (Bakamla). Sidang beragendakan pembacaan nota pembelaan atau pledoi terdakwa Eko Susilo Hadi.

Dalam nota pembelaan Deputi Informasi, Hukum, dan Kerjasama Badan Keamanan Laut Bakamla ‎tersebut, politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Fahmi Habsyi disebut-sebut berperan dalam kasus suap proyek satelit monitoring ini.

"Jatah Bakamla yang mengatur adalah Ali Fahmi Habsyi, yang sejak bulan Maret 2016, dia telah melakukan ‎pertemuan dengan Fahmi Dharmawansyah bersama dengan Adami Okta," kata Eko Susilo di Pengadilan Tipikor, Jakarta Pusat, Senin (19/6/2017).

Dalam pertemuan dengan Fahmi Dharmawansyah dan M Adami, kata Eko Susilo, Fahmi Ha‎bsyi sempat mengatur proyek pengadaan satelit monitoring dan drone pada Bakamla. Bukan hanya itu, pada pertemuan tersebut juga dibahas soal pembagian jatah proyek tersebut.

"Termasuk dibicarakan oleh Fahmi Habsyi ‎tentang fee 15 persen yang kemudian diberikan 7,5 persen untuk Bakamla," ungkapnya.

Eko mengenal Fahmi Habsyi sebagai staf khusus di Bakamla dan memiliki koordinasi langsung dengan Kepala Bakamla (Kabakamla), Arie Sudewo.

"Berdasarkan keterangan Fahmi Dharmawansyah dan Adami Okta, bahwa Ali Fahmi telah meminta dana fee sebesar 6 persen sebagai down payment dari bagian 15 persen, atau sebanyak Rp54," jelasnya. 

Menurutnya, Fahmi Dharmawansyah merupakan salah satu orang yang punya peranan penting dalam pengaturan suap proyek pengadaan satelit monitoring ini. Sehingga, ia berharap, Majelis Hakim Pengadilan Tipikor mengabulkan permohonan status justice collaborator-nya.

"Sangat jelas peranan Ali Fahmi Habsyi sebagai aktor intelektual dalam pengadaan satelit monitoring," pungkasnya.

(Ari)
Live Streaming
Logo
breaking news x