SMS Hary Tanoe, Pengamat: Jangan Campuradukkan Hukum dengan Politik!

JAKARTA - Pengamat Komunikasi Politik dari Universitas Paramadina, Hendri Satrio mengungkapkan bahwa hukum di Indonesia tak boleh dicampuradukkan dengan politik. Hal tersebut ia ungkapkan menanggapi kasus SMS Ketua Umum Partai Perindo Hary Tanoe kepada Jaksa Yulianto.

"Hukum enggak boleh begitu, hukum tak boleh dicampuradukkan dengan politik," jelas Hendri Satrio dalam diskusi yang digelar di iNewsTV, Senin (19/6/2017).

Hendri bahkan menyebut bahwa ini menjadi satu catatan tersendiri bagi Kejaksaan yang diduga memanipulasi hukum untuk mencapai tujuan tertentu.

"Ini menjadi catatan tersendiri dalam sejarah hukum di Indonesia apakah kemudian aparat hukum bisa mensiasati hukum untuk menghukum orang tertentu," papar Hendri.

"Yang menarik lagi, ini terjadi ke seseorang dengan nama besar seperti Hary Tanoe yang bisa melawan, bayangkan jika kasus ini terjadi pada rakyat kecil, kemungkinan dia tak bisa melawan yang saat di penjara pun masih belum mengetahui sebenarnya salahnya apa," ulas Hendri.

Sebagaimana diketahui, Jaksa Yulianto melaporkan Hary Tanoe ke Bareskrim Polri pada 28 Januari 2016 atas tuduhan melanggar Pasal 28 UU ITE. SMS yang dikirimkan Hary Tanoe kepadanya pada 5 Januari 2016 dianggap Jaksa Yulianto sebagai ancaman.

Tak cukup bukti, kasus itu tidak ditindaklanjuti. Kini setelah 1,5 tahun kasus tersebut kembali diangkat. Hary Tanoe dipanggil Bareskrim Polri untuk dimintai keterangan terkait SMS itu pada Senin 12 Juni pagi dan berstatus sebagai saksi terlapor.

(kha)
Live Streaming
Logo
breaking news x